Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
HAM
Indonesia Dukung Proteksi Hak Asasi Individu Era Digital
Wednesday 14 Jan 2015 00:02:41
 

BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf.(Foto: eka hindra/parle/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, resolusi Sidang umum PBB terkait hak asasi privasi manusia didalam era digital tahun 2013 menghadapi berbagai macam tantangan dalam penerapannya untuk melakukan proteksi Hak asasi bagi individu. Pasalnya, proteksi tersebut tidak hanya pada kondisi offline saja tetapi juga online.

"Tantangan pertama yaitu penegakan hukum yang terkait perlindungan privasi dan keamanan dalam berkomunikasi," ujarnya saat menyampaikan statement Delegasi Indonesia dalam Regional and International Situation : Politics and Security Cyber Spying : Rights to Privacy and Communication Security, dalam sidang APPF ke 23 Ekuador, Senin, (12/1).

Pada dasarnya, lanjutnya HAM terkait privasi itu tidak absolut tentunya ada batasan seperti legitimasi, proporsionalitas, dan kepentingannya. "Indonesia pada dasarnya telah mendukung dan melakukan proteksi HAM sesuai peraturan UUD 45. Hukum HAM secara luas mendukung kebebasan individu sementara pembatasan dapat dilakukan sesuai instruksi pengadilan dan lembaga hukum yang ada," paparnya.

Indonesia, lanjut dia, telah mengadopsi UU Transaksi Informasi dan Elektronik pada tahun 2008 yang intinya mencegah penggunaan informasi tertentu melalui media elektronik termasuk data personal tanpa keterlibatan orang tersebut. "Tantangannya yaitu terkait efektifitas dari UU, dan keamanan proseduralnya, " ujarnya.

Isu lainnya, papar Nurhayati, yaitu keterlibatan entitas bisnis dalam penggunaan data persoalan dari individu tersebut. "Saat ini sudah umum terjadi ketika beberapa perusahaan menggunakan data persoalan individu tanpa memperhatikan kepentingan bisnis dan promosi mereka," jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, perlu adanya kerjasama untuk mendorong kampanye dan proteksi terhadap Hak asasi individu dalam era digital saat ini. "Keterlibatan negara dibutuhkan agar entitas bisnis selalu memberikan dukungannya untuk penerapan prinsip PBB terhadap HAM dan kepentingan bisnis," tambahnya.

Sebagai penutup, tambah Nurhayati, delegasi Indonesia mendorong semua negara untuk memperhatikan secara penuh rekomendasi yang dilaporkan oleh UN high commisioner for Human rights terkait isu HAM privasi di era digital. "Saya meminta semua negara menjamin berbagai kebijakan yang diterapkan sesuai dengan hukum dan HAM internasional," tutupnya.(Sugeng/dpr/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2