Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Infrastruktur
Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
2018-11-20 00:38:15
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (17/11).(Foto: Dok/Man)
 
BINJAI, Berita HUKUM - Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir dari kegiatan berpikir sekelompok orang yang awalnya terbatas, tetapi lama-lama menjadi gelombang yang menabrak lintas batas primordial yang pada akhirnya menjadi perasaan dan pikiran bersama. Karena Indonesia lahir dari proses berpikir itulah, maka republik ini tidak akan terjadi akibat krisis ekonomi. Pasalnya, ekonomi di Indonesia ini masih ruler ekonomi, bahkan ekonomi berbasis sumber daya alam.

"Saya baru menulis buku 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera'. Di samping kalau kita membandingkan secara statistik, memang Indonesia masuk ke dalam kategori belum sejahtera," ungkap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (17/11). Acara ini bertajuk 'Menjemput Pemimpin dan Arah Baru Indonesia'.

Menurut Fahri, jika dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka bersamaan dengan Indonesia, income per kapita Indonesia masih terkategori rendah, hanya 3800 atau maksimal 4000 dolar Amerika Serikat per orang per tahun, yang jika dirupiahkan belum mencapai 50 juta per tahun per orang. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu.

"Sementara negara seperti Malaysia sudah belasan sekarang, Thailand sudah 8 ribu, dan bahkan Vietnam yang baru sudah 6 ribu. Kalau kita sebut China, negara itu sudah 15 ribu, Korea Selatan sudah 24 ribu. Apalagi Singapura sudah 50-an ribu, begitu juga Jepang yang pada saat kita merdeka, mereka dihujani bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, mereka 40.400. Sedangkan kita masih 3800," paparnya.

Jadi, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, dalam kategori itu memang angka secara statistik Indonesia masih rendah sekali. Tetapi, orang Indonesia sulit kalau misalnya sampai seperti Venezuela atau negara-negara Amerika Latin sekarang, yang tidak ada lagi listrik.

"Rasanya kalau kita ini, diantara sebabnya kita enggak merasa miskin itu adalah karena kemiskinan itu disedot dalam satu sistem yang luar biasa. Saya sering katakan bahwa agama yang membuat kita merasa tidak pernah miskin, karena selalu mengajarkan untuk bersyukur dan menerima keihidupan ini apa adanya," katanya.

Bukan hanya itu, menurutnya, bahkan agama juga punya prosesi yang membuat semuanya itu mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Selain zakat, infaq dan sodaqoh, paling tidak sebulan (dalam bulan puasa), tidak ada orang lapar, karena ada free berbuka puasa dan sahur yang hampir sebulan menemukan makanan dimana-mana.

"Agama mengafsur ketidakmampuan negara dalam mengatasi kemiskinan. Diajarkan juga bahwa sistem kekeluargaan kita, menyerap kemiskinan. Tidak ada orang yang membiarkan anaknya atau saudaranya miskin, orang Jawa bilang 'mangan ora mangan pokoke ngumpul'. Ini tradisi, sehingga kemiskinan diserap di dalam rumah tangga," tandas Fahri.

Selanjutnya, tambah legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu, alam di Indonesia seperti hutan, laut, maupun sungai, yang ada masih menopang kemiskinan rakyat Indonesia. Jadi, krisis di Indonesia ini sulit terjadi kalau karena krisis ekonomi. Krisis di Indonesia ini akan terjadi, apabila di langkah awal membentuk Indonesia itu, yakni berupa pikiran-pikiran yang menggeliat itu hilang.

"Ini yang sering saya ingatkan kepada Bapak Presiden yang terlalu sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi jarang bercakap-cakap dengan rakyat. Yang menghancurkan Indonesia bukan ketiadaan infrastruktur fisik, tapi ketika pikiran tidak dihormati. Infrastruktur berpikir dan percakapan sesama warga negara itu yang tidak ada. Itu yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Dan, itulah kegelisahan yang kita hadapi sekarang ini, karena percakapan tidak lagi menemukan strukturnya yang baik," tutup Fahri.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
  Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
 
ads

  Berita Utama
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

 

  Berita Terkini
 
Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M

Ketum PD SBY: Rakyat Menginginkan Keadilan

Amien Rais Bicara Jewer PP Muhammadiyah dan Rezim Pekok di Pengajian

Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2