Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan
2018-02-20 10:50:58
 

Ilustrasi. Lokasi Tambang Tabalong di Tambang PT. Adaro Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
TABALONG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

"Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan," papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer. Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan," tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

"Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan," ungkap politisi asal dapil Jatim itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Diduga Belum Kantongi Izin, Bareskrim Datangi Lokasi Pertambangan PT Geo Dipa Energi
  Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
  Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
  Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
  Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
 
ads

  Berita Utama
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa

 

  Berita Terkini
 
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

NSEAS Bakal Gelar Diskusi Publik Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2