Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Inflasi
Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam
2018-10-07 07:03:06
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengklaim berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Namun, di sisi lain, saat inflasi rendah, kerap muncul isu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga menjadi hal yang tak bisa dihindarkan di tengah nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

Berdasarkan kalkulasi Aprindo (Asosiasi Pedagang Retail Indonesia), depresiasi rupiah saat ini akan memicu rata-rata kenaikan harga produk sebesar 5 persen. Sementara itu, hasil kajian Indef menyatakan bahwa 1 persen depresiasi rupiah, berpengaruh sampai 3 persen biaya pokok produksi dalam sektor retail.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi 12 persen sejak awal tahun 2018 lalu, maka bisa mempengaruhi 36 persen biaya produksi sektor retail. "Perkiraan barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga di triwulan ke-4, yang karena bahan bakunya masih diimpor, antara lain beras, gula pasir, daging sapi, mentega, susu, kosmetik, obat, handphone, dan elektronik," jelas Heri saat ditemui Parlemetaria, Jumat (5/10).

Menurutnya, terjadinya gap antara inflasi dan kenaikan harga barang, juga tidak bisa dilepaskan dari metode yang digunakan. Untuk inflasi, memang pemerintah hanya mengambil sampel harga-harga komoditas tertentu yang umumnya sembako dan kebutuhan dasar. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, problemnya saat ini kebutuhan masyarakat sudah sangat bervariasi jenis barang dan jasanya. Bisa jadi banyak barang kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak tercover sebagai sampling penghitungan inflasi.

"Di situlah juga letak salah satu problemnya. Kita menyarankan pemerintah mulai harus menggunakan big data untuk mengukur inflasi, bekerjasama dengan jaringan ritel dan produsen barang/jasa untuk memonitor pergerakan harga menggunakan sistem IT. Sehingga pengukurannya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Pemerintah, sambungnya lagi, harus yang menjadi pelopor dan pembuka jalan. Pemerintah juga harus yang berpihak dan memberdayakan. Jika tidak, maka angka inflasi sulit mencerminkan kondisi yang sebenarnya.(mh/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Inflasi
 
  Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam
  Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
  DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Kendalikan Inflasi
  Kenaikan BBM dan Transportasi, Dongkrak Inflasi Juli Pada Angka 3,29 Persen
  Waspadai Inflasi Terkait BBM, BI Pertahankan BI Rate 5,75 Persen
 
ads

  Berita Utama
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

 

  Berita Terkini
 
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

Public Service Tak Kenal Untung Rugi

Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Cina dan Perlakuan pada Muslim Uighur: Yang perlu Anda Ketahui

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2