Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Ingat Waktu Pilpres, Presiden Jokowi: Dulu Saya Dipanggil Bawaslu ‘Kemringet’
Wednesday 25 Feb 2015 08:46:37
 

Presiden Jokowi memberikan arahan saat menerima pimpinan dan anggota Bawaslu se Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kisah menarik, terutama yang terkait dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saat menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu.

“Saya ingat, waktu masih jadi capres, ada surat ke saya, dipanggil Bawaslu, kemringet (berkeringat) saya,” kata Presiden Jokowi di hadapan anggota Bawaslu yang dipimpin oleh Ketuanya Muhammad dan Bawaslu Provinsi se Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/2).

Presiden melanjutkan, saat itu ia hadir dengan deg-degan, terlebih saat anggota Bawaslu Nelson Simanjntak mengajukan pertanyaan kepadanya.

“Saya ditanya, apakah Bapak menyampaikan kalimat ini?. Seingat saya iya,” ungkap Jokowi seraya menyebutkan, banyak sekali pertanyaan yang ia jawab apa adanya saja. “Ternyata, tidak ada masalah. Kalau ada masalah juga pasti menjadi ramai pada saat itu,” kata Jokowi lagi yang disambut senyum anggota Bawaslu.

Intinya, lanjut Presiden Jokowi, ia memuji ketegasan dari Bawaslu. Yang tentu saja dengan ketegasan dan integritas yang ada itu dihormati oleh calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Presiden meyakini, di daerah juga sama. Asal ada ketegasan itu, dan peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada), peserta pemilu juga merasa bahwa Bawaslu pada posisi yang betul-betul netral, semuanya akan memberikan respect.

“Dipanggil siapapun pasti akan datang. Dan kalau tidak datang, asal ditegasi pun saya kira akan menerima. Karena memang itulah tugas Bawaslu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, juga menerima laporan-laporan pelanggaran, menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi, dan juga menyesuaikan sengketa-sengketa pemilu,” jelas Kepala Negara.

Presiden Jokowi bersyukur, bahwa Pilpres kemarin yang sebelumnya menjadi tanda tanya, apakah berakhir dengan mulus atau dengan sebuah kerusuhan, akhirnya semuanya happy ending.

“Akhirnya kita melihat, bahwa memang masyarakat kita juga partai-partai, juga peserta semuanya sudah dewasa dalam politik. Dan itu betul, memang diapresiasi oleh negara-negara lain. Kepala-kepala negara yang bertemu dengan saya menyampaikan apresiasi itu,” ungkap Jokowi.

Presiden menilai, hal itu tidak terlepas dari penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang betul-betul berada pada posisi yang menurut persepsi masyarakat, netral dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Tergantung Urgensinya

Menanggapi permintaan yang disampaikan Ketua Bawaslu Muhammad agar lembaga itu memiliki gedung sendiri, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa sekarang ini pihaknya baru melakukan proses moratorium untuk pembangunan semua gedung pemerintah.

Tetapi diakuinya, bisa saja dilakukan atas izin atas persetujuan presiden. “Pada hal-hal yang sangat diperlukan dan itu merupakan sesuatu yang urgent memang diperbolehkan. Tetapi tidak terus semuanya bangun gedung, semua minta gedung. Sehingga infrastrukturnya justru menjadi nomor dua atau tiga yang dibutuhkan rakyat,” jelas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, gedung perlu, tetapi harus betul-betul dilihat urgensinya. “Kalau memang misalnya, seperti tadi gedung Bawaslu provinsi, menurut saya kalau gedung KPU ada, semestinya Bawaslu juga ada yang di provinsi. Kalau seperti ini tidak apa-apa,” jelasnya.

Kalau misalnya gubernur sudah menyiapkan lahan tanahnya, lanjut Presiden, juga tidak ada masalah untuk yang provinsi. Tapi kalau gedung keuangan untuk Bawaslu, Presiden menilai belum melihat keperluannya.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan menerima anggota Bawaslu itu antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.(Setkab/WID/ES/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
  Calon DPR-RI Rudi Mas'ud Mangkir dari Panggilan Bawaslu Samarinda
  Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
  Kasus Caleg Gerindra Zuhdi Dihentikan Bawaslu Jakarta Timur
  Bawaslu Warning Kepala Daerah dan Kepala Desa Lakukan 'Kampanye Hitam'
 
ads

  Berita Utama
Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

 

  Berita Terkini
 
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur

Pemkab Gorontalo menandatangani Kerjasama MoU dengan Pihak BPJS

Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan

Fory Naway: Peran Keluarga Jadi Ujung Tombak Melawan Bahaya Narkoba

Bupati Nelson Beri Ucapan Selamat kepada Suharso Monoarfa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2