Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
Inggris Subsidi Biaya Kesehatan di Tengah Covid-19, Indonesia Naikkan Iuran BPJS
2020-05-18 17:36:39
 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Heryawan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dinilai menambah beban dan telah mempermainkan hati rakyatnya.

Begitu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/5).

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti dan mempermainkan hati rakyat," ujarnya.

Diketahui, Perpres 64/2020 menetapkan iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp 150.000, kelas 2 yakni sebesar Rp 100.000, dan kelas 3 iuran yang ditetapkan sebesar Rp 42.000.

Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160.000 kelas I, kelas II sebesar Rp 110.000, dan Rp 51.000 kelas III yang beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Apalagi menurut Netty, kenaikan iuran BPJS ini justru dilakukan pemerintah saat kesehatan dan ekonomi rakyat dihantam badai Covid-19 di tanah air.

"Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman corona, justru pemerintah menaikkan iuran," sesalnya.

Politisi PKS ini menyarankan, dalam kondisi seperti sekarang ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani.

"Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain justru berusaha mensubsidi rakyatnya. Inggris misalnya, yang akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS (National Health Services)," katanya.

"Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Makanya saya bilang, negara kita memang beda," demikian Netty.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BPJS
 
  BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan
  Rakyat Tak Boleh Tangung Beban Defisit BPJS Kesehatan
  Inggris Subsidi Biaya Kesehatan di Tengah Covid-19, Indonesia Naikkan Iuran BPJS
  KPK Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
  Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Taat Hukum
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2