Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
E-Tilang
Ini Perbedaan Tilang Elektronik dengan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)
2018-10-26 18:56:52
 

Tampak suasana acara Diskusi Pojok Semanggi oleh Forum Wartawan Polri (FWP) di Polda Metro Jaya, Jumat (26/10).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perbedaan tilang elektronik dengan electronic traffic law enforcement (E-TLE) dikupas tuntas pada Diskusi Pojok Semanggi oleh Forum Wartawan Polri (FWP). Perbedaan sangat jauh, kalau tilang elektronik itu hanya sistem pendataannya saja.

"Sedangkan, kalau E-TLE kamera yang dipasang disimpang jalan, kendaraan yang melanggar langsung tercapture. Lalu foto itu langsung masuk ke back office. Apakah yang ada di dalam foto itu masuk dalam pelanggaran lalu lintas tidak. Apakah kenderaan yang ada dalam foto itu masuk dalam pelanggaran lalu lintas atau tidak," terang Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf saat Diskusi 'ETLE, Siapkan?' di Polda Metro Jaya, Jumat (26/10).

Ditambahkan Yusuf, apakah melanggar rambu, traffic Light, atau apa. Dalam waktu tiga hari harus ditentukan. Kalau pelanggaran, maka akan dikonfirmasi ke pemilik kendaraan.

"Kalau memang benar pemilik kenderaan yang menggunakan saat pelanggaran, maka diberi waktu selama 3 hari untuk konfirmasi. Surat tilang akan dikirim menggunakan kantor pos," paparnya.

Dengan penerapan ETLE polisi mencoba merubah mindset masyarakat di Jakarta khususnya. Bagaimana cara menertibkan lalu lintas, tidak mungkin polisi siap 24 jam, karena ada suatu batasan.

Selanjutnya, Pelaksanaan E-TLE dinilai merupakan kebutuhan utama saat ini untuk mengatasi berbagai persoalan lalu-lintas.

"Kenapa kita melakukan ini, karena kita berpijak sesuai program PBB yakni pilar pertama manajemen safety, kedua saferoad, jalan keselamatan, ketiga cyber people, empat postcrash," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, mengatakan pihaknya siap membantu kepolisian mengimplementasikan kebijakan E-TLE. Khususnya dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti CCTV atau kamera pengintai.

"Kami Dishub Area Traffic Control System (ATCS) terhubung dengan TMC (Traffic Management Center Polda Metro Jaya) jadi seluruh CCTV yang dimilik ATCS dapat digunakan (untuk E-TLE)," katanya.

Menurut Sigit, pihaknya memiliki ratusan CCTV yang bisa dipakai mendukung E-TLE. Untuk menggunakan kamera ini, Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya cukup bersurat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengamat hukum Universitas Hasanuddin Gazalba Saleh, mengakui belum ada payung hukum yang spesifik mengatur pelaksanaan E-TLE, karena merupakan kebijakan baru. Hanya, mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tangkapan layar pada rekaman video bisa dijadikan alat bukti. Sehingga kepolisian tak perlu khawatir apabila penindakan melalui sistem ini nantinya dipersoalkan.

"Kedua bahwa Pasal 184 KUHAP itu diatur alat bukti yang sah. Posisi hasil capture (tangkapan layar) itu berada dalam alat bukti berupa surat," imbuhnya.

Sementara, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan meminta kepolisian menjamin, implementasi E-TLE membuat tidak ada lagi praktik nakal dari oknum petugas.

"ETLE jangan dijadikan pukat harimau untuk menjadi pundi-pundi Lalu lintas," ucapnya.

ITW juga meminta kepolisian tidak menjadikan E-TLE sebagai langkah meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tilang.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya

Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2