Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Polri
Ini Alasan Anggota Komisi III DPR Sebut Kapolri Perlu Dinonaktifkan terkait Penanganan Kasus Brigadir J
2022-08-23 09:39:07
 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman saat mengikuti rapat dengar pendapat bahas kasus Brigadir J. (Foto: Tangkapan layar akun resmi YouTube DPR RI)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mestinya dinonaktifkan sementara terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Polisi (Brigpol) Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Disebutkan Benny K Harman, penonaktifan itu perlu demi obyektivitas dan transparansi penanganan kasus tersebut.

"Semestinya Kapolri diberhentikan sementara," kata Benny K Harman dikutip dari akun YouTube DPR RI, Senin (22/8).

Bahkan dia mengusulkan Menkopolhukam Mahfud MD menggantikan posisi Kapolri untuk pengusutan tuntas kasus pembunuhan Brigadir J.

"Diambil alih oleh Menkopolhukam untuk menangani kasus ini, supaya objektif dan transparan," ujar Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang membahas soal kasus pembunuhan Brigadir J, di kompleks DPR RI, Senayan, Senin (22/8).

Selain itu Benny K Harman juga menyoroti soal kerja polisi dalam memberikan informasi dan keterangan terkait pengungkapan kasus tersebut yang dinilai menyesatkan publik.

"Polisi kasih keterangan kepada publik, publik kita ditipu, juga kita dibohongi," cetus Benny K Harman.

Diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir J Polri telah menjerat 5 orang tersangka. Yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (Aktor Utama), Bharada E, Brigadir RR, K, dan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Para tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman penjara maksimal hukuman mati.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Tolak Fitnah terhadap Kabareskrim, Pekat IB Do'akan Polri Solid dan Minta Ismail Bolong Ditangkap
  Polri Diminta Usut Dugaan Tindak Pidana terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Anak
  HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional
  Banding PTDH Ditolak, Ferdy Sambo Resmi Dipecat dari Polri
  Eks Kapolres Bandara Soetta Kombes Edwin Hatorangan Hariandja Di-PTDH dari Polri
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur

Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2