Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Inpres Moratorium dan Permen LHK; Melegalkan Deforestasi, Melanggengkan Bencana Ekologis
2017-07-26 10:05:34
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini tidak berbeda dari Inpres sebelumnya, dan dapat diprediksi bahwa tujuan utama dari Inpres ini akan gagal. Pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya di hutan dan ekosistem rawa gambut tidak akan terjadi.

Yang lebih penting dari itu, Inpres ini juga tidak mampu mendukung komitmen Presiden dalam mengatasi krisis lingkungan dan mengatasi ketimpangan penguasaan struktur agraria dan sumber daya alam yang selama ini sebagian besar dikuasai korporasi.

Bukannya menciutkan perizinan dan melakukan penegakan hukum, pemerintah terus memfasilitasi korporasi dengan berbagai kebijakan, seperti Permen P. 40/2017 yang memfasilitasi land swap untuk perusahaan hutan tanaman industri dengan atas nama keterlanjuran. Meskipun perusahaan sendiri terus merongrong pemerintah agar mereka terus mendapatkan "privilege", dengan berupaya terus mereduksi kebijakan pemerintah untuk memproteksi ekosistem gambut, sehingga mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya di kawasan gambut yang telah melanggar aturan hukum.

WALHI menilai bahwa dua kebijakan ini yakni Inpres No.6/2017 maupun P.40/2017 bertentangan dengan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan menjadi jalan melegalkan deforestasi dan semakin melanggengkan bencana ekologis," tegas Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.

Hutan alam dan ekosistem gambut akan terus diintai oleh korporasi, baik untuk ekspansi bisnisnya maupun sebagai modus untuk land banking. Dan korporasi semakin mendapatkan angin dengan pernyataan Presiden Jokowi agar tidak lagi ada aturan atau kebijakan yang menghambat investasi, tambah Edi Sutrisno dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia.

Dengan situasi seperti ini, kami khawatir bahwa Presiden semakin membawa bangsa ini pada krisis lingkungan hidup yang lebih dalam dan kesejahteraan yang dijanjikan melalui berbagai program yang dijanjikan untuk rakyat. Pada akhirnya kami juga mempertanyakan hingga tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo, berapa izin yang sudah dicabut, untuk diserahkan kepada rakyat miskin? Berapa perusahaan perusak lingkungan yang telah dijerat hukum?

Jika angka ini tidak mampu ditunjukkan secara baik oleh pemerintah, maka janji merubah ketimpangan struktur agraria/sumber daya alam hanya ilusi.(walhi/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutan
 
  KPK Tetapkan 3 Pihak sebagai Tersangka Kasus Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
  Deforestasi Hutan Brasil Mencapai Titik Terparah Dalam Satu Dekade Terakhir
  Kelompok Tani PG Logo Jaya Melakukan Sosialisasi Permen LHK Nomor P 43 Agar Hutan Terjaga dan Rakyat Sejahtera
  Legislator Ungkap Adanya Rencana Penghapusan UU Kehutanan
  Legislator Minta Pemerintah Berikan Lahan Hutan Tidak Produktif ke Masyarakat
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2