Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Buruh Migran
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
2018-12-18 01:28:37
 

Delegasi DPR RI menghadiri pertemuan parlemen sedunia untuk membahas Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).(Foto: Istimewa)
 
MAROKO, Berita HUKUM - Isu perlindungan pekerja migran kembali disuarakan di forum internasional. Kali ini dalam pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rabat, Maroko. DPR RI mendukung sepenuhnya perlindungan dan kontrak kerja yang jelas bagi para pekerja migran seperti tertuang dalam Global Compact on Migration (GCM).

IPU yang menginisiasi pertemuan Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration telah mengadopsi GCM untuk perlindungan pekerja migran. Pertemuan yang berlangsung 11 Desember lalu itu diikuti 164 negara Anggota PBB dan delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Delegasi Parlemen Indonesia itu dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hasrul Azwar (F-PPP) dengan didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi' Munawar (F-PKS), serta diikuti Anggota BKSAP DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan) dan Achmad Farial (F-PPP).

Bahkan, 164 negara Anggota PBB turut mengesahkan instrumen internasional terbaru yang mengatur pekerja migran internasional. Delegasi DPR RI menekankan pentingnya kontrak kerja yang jelas bagi para pekerja migran. "Kontrak kerja harus jelas menyantumkan hak-hak pekerja migran termasuk gaji dan konsekuensi yang diperoleh pekerja migran apalagi bila diberhentikan mendadak," ujar Rofi'.

Delegasi BKSAP DPR RI menyayangkan sikap sejumlah negara termasuk Amerika Serikat yang mundur dari proses negosiasi GCM. Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti dalam intervensinya menyampaikan, penting ada harmonisasi kebijakan antara negara asal dan negara penerima pekerja migran.

"Negara asal harus terus berupaya untuk menciptakan implementasi jaring pengamanan sosial yang memadai. Kita juga harus dapat meningkatkan keahlian pekerja migran guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan," Agustina. Hasrul Azwar juga menekankan pentingnya saling pengertian antara pekerja migran dan masyarakat di negara tujuan.

Pekerja migran harus memiliki keahlian sosial yang cukup untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Senada dengan Hasrul, Achmad Farial menyampaikan pentingnya pendidikan keahlian bagi pekerja migran. Keterampilan kerja dan penguasaan bahasa jadi hal penting bagi para pekerja migran sebelum ditempatkan.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Buruh Migran
 
  DPR Terus Pastikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
  DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran
  UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Disahkan, Implementasi dari Pemerintah Ditunggu DPR
  Dewan Harap Raja Salman Segera Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2