Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Isu TKA Perlu Penanganan Serius
2018-06-05 15:39:12
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sesaat menerima Perwakilan Tokoh Masyarakat Morowali.(Foto: odji/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan isu yang sensitif dan perlu penanganan yang serius. Keberadaan TKA Tiongkok di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) harus benar-benar dipastikan legal atau ilegal.

"Kebanyakan dari TKA Tiongkok itu adalah buruh-buruh kasar dan unskill bahkan cara kerja pekerjaan kasar pun mereka dilatih di Morowali," ungkap Fadli sesaat setelah menerima Perwakilan Tokoh Masyarakat Morowali di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Ditambahkan Fadli, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak ketimpangan yang terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Misalnya masalah gaji, TKA Tiongkok memiliki pendapatan dua kali lipat lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal padahal cakupan pekerjaan sama.

Selain permasalahan gaji, menurut mantan pekerja PT. IMIP, pelayanan yang diterima pekerja lokal terkesan diskriminatif. "Seringkali ditemui makanan yang tidak steril dan tidak higienis, ada ulatnya dan sebagainya. Hal yang bertolak belakang dengan apa yang di dapat pekerja tiongkok," kecewa Politisi Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Morowali. Surat dari masyarakat akan diteruskan ke kementerian terkait, kepada komisi terkait dan bila diperlukan akan dilakukan peninjauan langsung ke PT. IMIP Morowali.

Asnan As'ad, salah satu perwakilan tokoh masyarakat Morowali mengungkapkan, jumlah TKA Tiongkok di PT.IMIP jumlahnya saat ini bisa mencapai 8000 orang. "Kalau pemerintah tidak percaya, silakan bentuk Panitia Khusus (Pansus) dan kami siap menunjukkan dimana mereka disembunyikan saat dilakukan sidak," tegasnya.(es/sf)/DPR/bh/sya



 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Isu TKA Perlu Penanganan Serius
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
  DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
  Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk
 
ads

  Berita Utama
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019

Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

 

  Berita Terkini
 
Implikasi Strategis Tata Kelola Manajemen Media

Pernyataan Sikap Sekelompok Pemuda 'Elemen Muda 212'

Menko Luhut: TNI AL Berperan Penting Dalam Keselamatan Pelayaran

UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda

Prabowo Lantik Pengurus DPD Gerindra Jabar yang Baru

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2