Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Jakarta Barat Pasang 1000 Spanduk: Ciptakan Kerukunan Umat Beragama Pada Pemilu 2019
2019-01-12 22:55:54
 

Tampak spanduk yang dibentangkan saat foto bersama.(Foto: BH /na)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, bersama TNI, Polri, Pemkot DKI Jakarta, KPU dan Bawaslu serta beberapa Ormas di Jakarta Barat.memasang spanduk yang berisi himbauan menolak kampanye politik di tempat ibadah di wilayah Jakarta Barat, spanduk bertuliskan "Ciptakan Kerukunan Umat Beragama Pada Pemilu 2019. Kami Para Pemuka Agama Dan Umaro Jakarta Barat Menolak Tempat Ibadah Digunakan Untuk Kepentingan Pampanye, Issue Hoax, SARA dan Radikalisme."

Spanduk yang berjumlah 1.000 pcs tersebut sebagai upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama menjelang pesta demokrasi Pemilu serentak pada, Rabu 17 April 2019 mendatang.

Pemasangan spanduk sendiri dilakukan di Masjid Raya Al Amanah, Gereja Pantekosta, serta Pura Chandra Prabha yang diikuti dan disaksikan oleh sejumlah Tokoh lintas agama, TNI, Polri, Bawaslu dan beberapa pihak terkait yang akan disusul juga dengan pemasangan spanduk di lokasi tempat ibadah lainnya mulai hari Jumat (11/1).

Kepala Polres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Hengki Haryadi menyebutkan bahwa, spanduk-spanduk tersebut nantinya akan dipasang di 860 Masjid, 227 Gereja, satu Pura, dan 85 Wihara yang ada di wilayah Jakarta Barat.

"Kami tentu sangat menyambut baik serta mendukung dengan adanya deklarasi pemasangan seribu spanduk di wilayah hukum Jakarta Barat. Hal ini sebagai upaya prevemtif, mencegah terjadinya friksi karena perbedaan politik terutama di rumah ibadah," jelas Hengki, Jumat (11/1).

Kombes Hengki juga menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh komitmen bersama FKUB dan Tokoh lintas agama Jakarta Barat untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi. Karena dengan adanya pemilu 2019 justru masyarakat harus saling menghormati perbedaan dan menyambut pesta demokrasi dengan suka cita.

"Karena tempat ibadah hanya untuk beribadah dan hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, serta dilarang keras dijadikan tempat provokatif atau penyebar isu SARA, dan isu hoax, yang semakin rentan terjadi jelang pesta demokras," jelas Kombes Hengki menegaskan.

Sementara itu, Kepala Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, Tatang mengatakan pemasangan 1.000 spanduk menolak tempat ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye merupakan bukti bahwa Jakata Barat siap untuk melaksanakan Pemilu 2019 dengan kondusif dan aman.

"Salah satunya dengan sama-sama mendukung serta bersepakat tempat ibadah tidak dijadikan sebagai tempat kampanye,"kata Tatang.

Sementara dilokasi yang sama, Dandim 0503 Jakarta Barat Letkol Andre Masengi, menyatakan dukungannya dalam kegiatan acara ini. Pemasangan spanduk sangat penting untuk mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tak membuat masyarakat terpecah belah.

"Jangan sampai kita berbeda pilihan dalam politik, ujung-ujungnya akan membenturkan kita sesama anak bangsa. Hal ini diharapkan tidak terjadi, bisa berbeda ketika saya memilih calon A, calon B, tetapi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsa harus tetap terjaga dengan baik," pungkas Andre.(bh/na)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
  Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
  Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
  Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
  Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2