Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Presidential Threshold
Jangan Patok Capres 20% Tidak Demokratis
2018-06-01 14:31:14
 

Ilustrasi. Capres dan Cawapres Indonesia.(Foto: twitter)
 
Oleh: Muslim Arbi

HARUS ADA terobosan agar jumlah Capres 2019, tidak mematok PT 20 %. Karena itu melukai dan menciderai demokrasi dan membuat demokrasi kita makin tidak berkualitas. Istana harus keluarkan Perppu selamatkan Demokrasi

Terlihat dengan gamblang dan jelas bahwa patokan Capres dengan PT (Presidential Threshold) 20 % yang di setting Istana, DPR dan "menekan" Mahkamah Konsitusi (MK) mengaminkan dengan putusan nya itu adalah sesuatu yang membunuh demokrasi, mematikan, menciderai dan membuat demokrasi semakin tidak semakin berkualitas.

Jika saja menggunakan PT 20 % dan terkesan di paksakan itu adalah cara dan trik oligarkis yang ingin langgengkan kekuasaan di tengah derita Rakyat. Dan Publik Cerdas pun di buat melongo saja.

Setidak ada beberapa alasan, berikut ini.

1. Negeri ini sudah memaklum kan diri nya sebagai Negara Demokrasi oleh karena nya prinsip2 demokrasi dalam memilih pemimpin Nasional mesti nya di tempuh dengan cara2 yang demokratis dan menghindari cara oligarkis.

2. Presidential Threshold (PT) adalah data tahun 2014. Tidak bisa lagi di gunakan pada Pilpres 2019. Karena Pilpres Pileg 2019 disatukan.

Parpol pemenang dan jumlah kursi terbanyak belum di ketahui hasil nya. Bagaimana sudah mematok Capres dengan data yang lama? Pilpres dan Pileg ini baru dan di satukan pula. Dan ini permainan baru. Jangan bawa cerita lama, (PT 20 %, 2014), 5 (lima) tahun lalu. Permainan harus fair. Harus Fair play dong. Jangan Curang di awal permainan.

Patokan dengan data lama, PT 20 % tahun 2014 adalah sesuatu yang menciderai demokrasi, merusak dan membuat Pipres 2019 tidak berkualitas.

3. Pemilihan Presiden adalah pertaruhan Nasib Negeri ini untuk 5 Tahun ke Depan. Jika Presiden terpilih adalah hanya demi kepentingan Oligarkis saja, maka Rakyat Mayoritas akan jadi korban. Fakta nya sekarang Rakyat menderita akibat kebijakan rezim yang tidak Pro Rakyat.

4. Ideal nya Capres 2019 adalah PT 0 %, karena semua Parpol punya Hak dan Kedudukan yang sama. Karena belum ada Parpol pemenang Pileg sehingga tidak ada klaim dari Parpol mana pun.

5. Banyak nya Capres sebanyak Partai Peserta Pemilihan Legislatif akan mencermikan Demokrasi Kita semakin berkualitas setelah 72 tahun Merdeka.

6. Akan teruji, mana Capres yang benar benar di sukai Rakyat secara Kualitas dan Kapabilitas dan mana Capres yang hanya menjual pencitraan.


Dari beberapa alasan di atas, maka harus ada terobosan untuk Perppu Selamat kan demokrasi Kita. Dan Istana tidak perlu ragu keluarkan Perppu untuk itu. Jangan sampai Publik angggap, Capres dengan PT 20 itu hanya ekspresi dan cerminan ketakutan dari Kekuatan Oligarkis yang takut kalah.

Meski demikian, hesteg atau tagar #2019GantiPresiden sudah meluluh lantahkan kondisi Psikologis Rezim saat ini.

Untuk mencapai Capres dengan PT 0 %, masih ada waktu untuk berjuang dan #SelamatkanDemokrasiKita.

Penulis adalah Pengamat politik dan kebijakan publik dan Koordinator Gerakan Aliansi Anti Korupsi (GALAK).(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

 

  Berita Terkini
 
Maduro Tuduh AS Ingin Membunuhnya dan Gulingkan Pemerintah Venezuela

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Diskusi LPI: Praktik Poligami Banyak Rugikan Kaum Perempuan

Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina

Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2