Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Bank Indonesia
Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias
2022-06-27 19:43:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan jangan sampai demi menjaga pertumbuhan kredit perbankan dan tingkat Non-Performing Loan (NPL), independensi Bank Indonesia (BI) menjadi bias. Karena itu, ia mendorong agar BI sebagai pemegang mandat yang menjaga inflasi harus benar-benar bisa lebih independen.

"BI tidak boleh berfungsi sebagai pemegang mandat pertumbuhan. Itu domain otoritas fiskal," kata Kamrussamad dalam keterangannya kepada media, Minggu (26/6) Salah satu bukti BI belum berdiri secara independen adalah keputusan Bank Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga di tengah tekanan akibat kenaikan suku bunga acuan The Fed.

"Kami mempertanyakan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Kamrussamad mengingatkan perlu secara jernih melihat fundamental tantangan yang tidak ringan yang tengah dihadapi. Menurut dia, ada tekanan global dan pengaruh domestik. "Keputusan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 1,5 persen - 1,75 persen, menunjukkan bahwa The Fed sedang sungguh-sungguh menjalankan mandat inflasi dalam negerinya," ungkapnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III ini mengungkapkan bahwa catatan BI baru-baru ini, kredit perbankan per Mei naik 9,03 persen year on year (yoy). NPL juga terjaga di level tiga persen secara bruto dan 0,83 persen secara netto. (rdn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

Komunitas Buruh Samarinda Dorong Firli Maju Pilpres 2024

Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan APRC Danau Toba Rally 2022

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2