Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Jangan Jadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Komoditi Politik
2018-02-08 07:36:50
 

Ilustrasi. Tampak kejadian musibah di 4 lokasi konstruksi pembangunan infrastruktur.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur akhir-akhir ini menjadi perhatian. Terakhir robohnya kontruksi jalur rel dwi ganda atau double-double track (DDT) dan longsornya terowongan bandara yang terjadi di Jakarta sehingga memakan korban jiwa.

Anggota DPR RI Komisi VI Nasril Bahar menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ia mengatakan dalam mengejar target-target penyelesaian infrastruktur terdapat human error yang merugikan semua pihak. Baik pihak pemberi pekerjaan maupun pihak penerima kerja serta masyarakat.

"Yang namanya proyek pembangunan tentu mempunyai target yang diberikan oleh presiden untuk diselesaikan. Pressure ini bisa jadi membuat pekerja bekerja secara ceroboh, gegabah dan diiringi rasa ketakutan terhadap laporan jika penyelesaiain keluar dari target yang sudah ditentukan," ujar Nasril.

Ia melanjutkan, kalau secara teknis tentu pekerja proyek infrastruktur sudah mumpuni sesuai dengan keilmuannya. Namun sikap kehati-hatian ini yang perlu terus diingatkan agar posisi kecelakaan kerja itu tidak terulang lagi sehingga apa yang diingikan semua pihak akan tercapai.

"Kita berharap, bagi para politisi jangan jadikan ini sebagai komoditi politik,bagi pemerintah pun jangan jadikan ini komoditi politik juga. Demi pencitraan untuk tahun 2018 dan 2019 sehingga seakan-akan sudah selesai. Namun nyatanya rawan dengan kecelakaan dan roboh," pungkasnya.(mhr/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Jangan Jadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Komoditi Politik
  Prof Din Sebut Politik Transaksional Sebagai 'Lingkaran Setan'
  Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
  Generasi Muda Jangan Alergi Politik
  Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
 
ads

  Berita Utama
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?

Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba

Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta

Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai

 

  Berita Terkini
 
HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia

PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?

Zulhasan Ngopi Bareng 'Buaya Cinta' Bung Hotman Paris di #KopiJohny

Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan

Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2