Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
2019-01-17 10:26:46
 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat jumpa pers, Kamis (17/1).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang debat perdana Pilpres 2019 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (17/1) malam ini. Polda Metro Jaya (PMJ) menyiapkan empat lapis penjagaan saat penyelenggaraan debat perdana calon presiden-calon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pengamanan lapis pertama berada di ruang debat yang dikawal Paspanpres.

Kemudian, lapis kedua di luar ruang debat atau dalam gedung, lapis ketiga di halaman gedung, dan lapis keempat di jalan mengarah ke Hotel Bidakara.

"Sebanyak 2.000 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan debat. Pada ring empat berada di luar lokasi acara debat, seperti jalan. Ada petugas lalu lintas dan Sabhara," ujar Argo di Jakarta, Kamis (17/1).

Argo mengatakan, Ditlantas Polda Metro Jaya belum berencana melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Hotel Bidakara. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional.

"Belum ada penutupan arus, akan dilakukan secara situasional. Keputusannya ada di Dirlantas saat ada kegiatan," katanya.

Pada debat pertama digelar pada 17 Januari 2019, Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat dimulai pukul 20.00 WIB di empat lembaga penyiaran, Kompas TV, TVRI, RTV dan RRI. Tempat penyelenggaraan debat yaitu Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Debat perdana ini akan dipandu oleh dua orang moderator, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono.

Agar debat berjalan kondusif, KPU membatasi undangan penonton debat hanya untuk 500 orang. Undangan tersebutlah yang nantinya diperbolehkan masuk ke arena debat.

Dari 500 undangan, 100 undangan diperuntukan bagi pendukung pasangan calon nomor urut 01, dan 100 orang untuk pendukung paslon nomor urut 02. Sementara 300 orang sisanya adalah undangan KPU.

Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa hingga pegiat.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
  Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
  Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2