Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Jelang Pemilu 2019, Stabilitas Keamanan Negara Harus Dijaga
2018-07-16 18:26:05
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Stabilitas keamanan dan pertahanan negara harus dijaga dalam menyambut perhelatan Pilpres dan Pileg tahun 2019. Untuk itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"'Selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kerja sama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki,'" ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, usai menghadiri Silaturahmi KASAD dengan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Jakarta, Jumat (13/7).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki yang menjelaskan paling tidak ada 5 potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.

Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres-cawapres menang tipis. Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya ketidak akuratan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak kompak.

''Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama. Untuk calon tunggal, walaupun bukan hal yang mustahil namun rasanya tak akan terjadi. Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkis. Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan adanya gesekan antara oknum TNI dan Polri di lapangan,'' terang Bamsoet.

Lebih jauh Politisi Partai Golkar ini menerangkan, penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya sedang dihadapi oleh Indonesia saja. Berbagai negara lain di dunia juga sedang menghadapi masalah serupa.

''Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya sekali. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika,'' tutur Bamsoet.

Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Putra Putri Purnawiran Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap penuh agar TNI tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.

''Saya yakin berbagai potensi kerawanan Pilpres bisa diminimalisir. TNI harus menjadi tauladan, bukan hanya bagi warga masyarakat melainkan juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa,'' pungkas Bamsoet.(rnm/sf//DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Jelang Pilpres, APELTI: Mari Bersama Menciptakan Pemilu Damai dan Sejuk
  Gerindra: 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT 2019 Bukan Problem Sepele
  Netralitas ASN dan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2019, Kemendagri: Perlu Penguatan Inspektorat Daerah
  Kampanye Damai Hanya Formalitas
  SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
 
ads

  Berita Utama
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2