Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih
2018-01-12 14:31:49
 

Plt. Ketua DPR RI, Fadli Zon (F-Gerindra).(Foto: Iwan Armanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) seluruh warga harus sudah tuntas direkam, untuk itu, program Kejar E-KTP harus terus digenjot.

Menanggapi permasalahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, Pemerintah wajib menyelesaikan seluruh persoalan E-KTP.

Pemerintah wajib untuk segera menyelesaikan E-KTP, ini hak masyarakat untuk terregistrasi dengan baik. Ini keperluan penting terkait hak memilih dan juga hak dipilih," ujar Fadli, di Ruang Kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Fadli memprediksi, masih banyaknya penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP berpotensi menimbulkan kerawanan saat hari pencobosan. Bukan tidak mungkin keamanan Pilkada akan terganggu jika banyak warga yang tidak bisa memilih lantaran belum memiliki E-KTP.

Diketahui, tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi. Percepatan dilakukannya perekaman E-KTP sendiri terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan perekaman tetap dilakukan pada hari libur dan di berbagai tempat, tidak terkecuali di berbagai mall.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pengamat: Kontroversi Komjen Pol Iriawan Bisa Jadi Faktor Kemenangan No Urut 3 Asyik
  Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur
  Tepis Usulan Pengangkatan Iriawan, Jokowi Seharusnya Pecat Mendagri
  Sudirman Said Cecar Kegagalan Ganjar Pranowo Saat Debat Pilkada Jateng 2018
  Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar
 
ads

  Berita Utama
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan

 

  Berita Terkini
 
Dirlantas PMJ Tengah Membahas Pemotor Masih Menerobos JLNT Casablanca

Pengamat: Kontroversi Komjen Pol Iriawan Bisa Jadi Faktor Kemenangan No Urut 3 Asyik

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Polisi Memburu Penyuplai Sabu yang Dibawa Oknum PNS Mabes Polri ke Sel

Tepis Usulan Pengangkatan Iriawan, Jokowi Seharusnya Pecat Mendagri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2