Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Haji
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
2019-04-24 07:31:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat tambahan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 353 miliar sebagai konsekuensi dari bertambahnya kuota Haji tahun ini tidak membebani jemaah Haji. Namun jumlah biaya tambahan ini akan dicari dari sumber lain, seperti efisiensi pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Mekkah, efisiensi tambahan nilai manfaat BPKH, dan bantuan lain yang bersumber dari APBN BA-BUN.

"Komisi VIII menyepakati sumber pembiayaan tambahan BPIH 2019 yang bersumber pada efisiensi pengadaan SAR oleh BPKH sebesar Rp 65 miliar, realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Mekkah sebesar Rp 50 miliar, tambahan nilai manfaat BPKH Rp 55 miliar dan sisanya Rp 183,7 miliar bersumber dari APBN BA-BUN," Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4).

Usai memberikan kesepakatan terkait sumber pembiayaan tambahan BPIH untuk Haji tahun 2019, Komisi VIII DPR RI juga mendesak Menag RI untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penambahan 10 ribu kuota Haji dan pembiayaan Haji tahun 2019 supaya menjadi payung hukum yang jelas kepada masyarakat.

Sebelumnya Ali Taher menjelaskan, guna menindaklanjuti adanya penambahan sebanyak 10 ribu kuota Haji oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia, Komisi VIII DPR RI menggelar Raker dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin guna membahas adanya penambahaan anggaran BPIH sebesar Rp 353 miliar. Rapat ini dilakukan atas surat permintaan dari Menteri Agama. Setelah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR RI, rapat akhirnya dilaksanakan di tengah masa reses.

Diketahui, penambahan 10 ribu kuota Haji secara mendadak disampaikan Raja Kerajaan Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Riyadh, pertengahan April 2019. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Kementerian Agama akan serius menindaklanjuti realisasi penambahan 10 ribu kuota Haji yang diberikan kerajaan Arab Saudi pada musim Haji tahun ini.

"Kami di Kemenag akan all out untuk merealisasikan penambahan 10 ribu kuota Haji meskipun implikasinya tidak sederhana. Penambahan kuota 10 ribu ini terjadi tatkala pemerintah sudah melakukan persiapan akhir pelaksanaan musim Haji tahun ini," kata Menag Lukman. Kemenag pun menyatakan siap bila harus menambah petugas terkait penyelenggaraan Haji di musim Haji tahun ini.(hs/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Haji
 
  Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih Raja
  Bisnis Umrah, Legislator Pertanyakan Sikap Kominfo Gandeng Traveloka dan Tokopedia
  Jemaah Calon Haji Harus Waspadai Suhu Tanah Suci
  Anggito: Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Semakin Menipis
  Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
 
ads

  Berita Utama
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 

  Berita Terkini
 
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme

HNW: Pimpinan Tidak Bisa Muncul Tiba-Tiba Tetapi Harus Melalui Kaderisasi

Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri

PKS Khawatirkan Nasib Pendidikan Indonesia di Bawah Mendiknas Nadiem Makarim

Puji Setyowati Soroti Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2