Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana
2018-04-19 07:47:27
 

Ilustrasi. Robohnya jembatan Babat-Widang ang berada di jalur Lamongan-Tuban.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komiisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyesalkan musibah robohnya jembatan Babat-Widang yang berada di jalur Lamongan-Tuban. Pasalnya, musibah ini menewaskan sedikitnya dua pengguna jalan. Sigit menilai penyelenggara jalan bisa dipidana karena tidak segera memperbaiki jembatan peninggalan Belanda tersebut.

"Kami prihatin dengan musibah ini. Terlebih ada korban jiwa. Seharusnya jembatan ini sudah diperbaiki atau diganti, karena tua dan sudah berulang kali rusak dan ini kali kedua ambruk. Kami menduga adanya kelalaian dan pemerintah bisa dipidana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)," kata Sigit dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (18/4).

Menurutnya, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada pasal 275 ayat 3. Setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga menimbulkan korban jiwa dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau denda Rp120 juta.

Politisi PKS itu meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi terhadap ambruknya jembatan tersebut. "Penegak hukum harus investigasi siapa yang bersalah dan siapa yang melakukan kelalaian. Kalau tidak ada perawatan jembatan selama ini dan lalai harus segera ditindak," katanya.

Seperti diketahui, Jembatan Babat-Widang yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Tuban, Jawa Timur ambruk pada Selasa (17/4/2018), sekira pukul 10.30 WIB. Jembatan yang melintang di atas sungai Bengawan Solo Desa Ngadipuro, Widang, Tuban dan Babat, Kabupaten Lamongan ini di buat oleh Belanda untuk sarana penyeberangan.

Untuk menghindari musibah serupa, Sigit meminta Kementerian PUPR segera merehabilitasi jembatan tua yang berada dijalur Pantura. Menurut Sigit, hasil audit teknis Kementerian PUPR tahun 2012 sebanyak 158 jembatan lainnya di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) memerlukan rehabilitasi.

"Hasil audit teknis PUPR tahun 2012, sekitar 158 jembatan membutuhkan perbaikan dan 4 jembatan yang kondisinya kritis memerlukan perkuatan dan penggantian. Seharusnya hasil audit teknis ini sudah ditindaklanjuti oleh PUPR," kata Sigit.

Dari hasil evaluasi teknis Kementerian PU, kata Sigit, kerusakan jembatan di Jalur Pantura umumnya disebabkan karena kelebihan beban aktual (overloading) yang melebihi batas ijin dalam Cummulative Equivalent Standard Axle (CESA), campuran aspal yang kurang baik pada lapis atas, dan akibat 70 persen kendaraan besar terkonsentrasi pada lajur cepat.

"Selain overload, kerusakan jembatan di Pantura akibat kualitas konstruksi , pemeliharaan dan factor desain. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan," kata Sigit.

Untuk itu, Sigit meminta Kementerian PU untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan pengerjaan semua proyek infrastruktur, khususnya jembatan. Selain itu, Sigit juga meminta agar mutu aspal dan campuran hotmix diperbaiki serta menggunakan umur rencana 10 tahun atau lebih dengan beban aktual.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
  Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
 
ads

  Berita Utama
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

 

  Berita Terkini
 
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

Pertama Kalinya Simulasi Keselamatan Penerbangan Garuda Indonesia, Diikuti oleh Jajaran Direksi

Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax

Peternak Ayam Petelur Ngadu Sulit Dapat Pakan Jagung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2