Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Buruh
Jika Betul Terealisasi dengan Baik, FBTPI-KPBI Dukung Kartu Pekerja
2018-11-29 14:18:30
 

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI), Abdul Rosid didampingi Perwakilan Direktorat Sosbud Baintelkam Mabes Polri AKBP Agus Sri Wahyuni. (Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai penerbitan Kartu Pekerja mendapat tanggapan dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI),

Ketua Umum FBTPI-KPBI, Abdul Rosid, menyambut baik hadirnya Kartu Pekerja, karena memiliki tujuan yang baik. "Itikad baik pemerintah (Pemprov DKI) kita apresiasi lah," ujar Abdul di Jakarta, Kamis (29/11).

Namun, karena baru saja diluncurkan, pihaknya belum dapat memberikan penilaian secara rinci mengenai manfaat yang dirasakan oleh pekerja dari Kartu Pekerja tersebut.

"Kalau program ini betul-betul (terealisasi) mungkin membantu. (Tapi untuk benar-benar memahami kebutuhan/membantu buruh) pemerintah harus face to face (duduk bersama) ada pendekatan dengan organisasi buruh," jelasnya.

Dijelaskannya, dampak positif dari program Kartu Pekerja itu harus diwujudkan, mengingat besaran UMP DKI 2019 tak sesuai harapan mereka, karena dinilai tak sepadan dengan hitung-hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Meski demikian, pihaknya meminta buruh menyampaikan aspirasi secara elegan. Apalagi kini momen Pemilu 2019, di mana semua pihak termasuk para buruh diharapkan menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan.

"Kami mempunyai arahan bahwa demokratisasi untuk memilih pasangan A dan B ya silahkan, tapi memilih dengan damai, demokratis, jangan terpengaruh isu-isu provokasi. Tidak boleh saling hujat, di media sosial, saling membenci satu sama lain," papar dia.

Sementara, perwakilan Polri dari Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Polri, AKBP Agus Sri Wahyuni, berharap para buruh berpartisipasi menjaga kondusifitas di masyarakat, terutama paska penetapan UMP DKI 2019. Ia percaya Pemprov DKI senantiasa mengkaji seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, dan mendengar masukan-masukan dari mereka.

"Pemerintah dalam hal ini gubernur dan timnya, telah melakukan pengkajian dan analisis yang mendalam untuk melakukan penetapan tersebut. Saya berharap rekan-rekan FBTPI (buruh) untuk menerima penetapan tersebut. Saya juga mengajak FBTPI dan buruh semua, untuk senantiasa menjaga situasi aman dan kondusifitas Jakarta," tandasnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

 

  Berita Terkini
 
Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M

Ketum PD SBY: Rakyat Menginginkan Keadilan

Amien Rais Bicara Jewer PP Muhammadiyah dan Rezim Pekok di Pengajian

Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2