Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Mendagri
Jika Mendagri Ngotot Melantik Hambit, ICW Tempuh Upaya Hukum
Friday 27 Dec 2013 19:56:07
 

Koordinator Divisi Korupsi Politik, Abdullah Dahlan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk tidak ngotot melantik Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika tetap memaksakan kehendaknya, maka ICW akan menempuh upaya hukum," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (27/12).

Upaya hukum tersebut, akan diambil baik secara pidana ataupun secara perdata (tata usaha negara). Secara pidana, upaya hukum akan dilakukan berupa pelaporan dugaaan tindak pidanan merintangi proses pemeriksaan terhadap tersangka korupsi.

Sementara secara perdata, berupa gugatan untuk membatalkan SK pengangkatan Hambit sebagai kepala daerah.

"Langkah hukum ini juga sebagai upaya untuk kita melihat publik juga dirugikan atas dipilihnya Hambit karena dia telah melakukan kecurangan," lanjut Koordinator Divisi Korupsi Politik Abdullah Dahlan, seperti dilansir kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memenangkan Hambit dan pasangannya Arton S Dohong dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Oktober lalu.

Putusan itu mementahkan permohonan yang diajukan oleh dua pemohon sekaligus. Atas perkara tersebut, Hambit pun menjadi tersangka kasus suap sebesar Rp 3 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia kini mendekam di rumah tahanan POM DAM Guntur Jaya.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pelantikan Hambit Bintih akan dilakukan di rumah tahanan Guntur. Hanya saja, KPK menolak usulan pelantikan tersebut.(kmp/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Perhatian, 10 Titik Wilayah di DKI Jakarta Ini Mulai Dibatasi Mobilitas Penggunaan Jalannya

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bertentangan dengan Konstitusi

Ungkap 1,129 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah, Kapolri Apresiasi Jajaran Polda Metro

PPN Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Konstitusi Pancasila

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang

Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19

Anggota Komisi VI Tolak Opsi Garuda Indonesia Pailit

Perhatian, 10 Titik Wilayah di DKI Jakarta Ini Mulai Dibatasi Mobilitas Penggunaan Jalannya

HNW: Ngotot Majukan Capres 3 Periode, Tindakan Inkonstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2