Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Asuransi
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
2018-10-15 06:42:04
 

Ilustrasi. Asuransi Jiwasraya.(Foto: @Jiwasraya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total klaim yang terpaksa ditunda tersebut mencapai Rp802 miliar.

Anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Abdul Wachid menilai, penundaan pembayaran klaim nasabah yang dialami Jiwasraya adalah alarm bagi buruknya tata kelola BUMN selama ini.

Jiwasraya mengaku mengalami tekanan likuiditas, sehingga tidak mampu melakukan pembayaran klaim kepada nasabah.

"Menurut kami ada dua hal yang melatarbelakangi gagal bayarnya Jiwasraya," kata Wachid melalui keterangannya," Minggu (14/10).

Pertama kata dia, tekanan likuiditas Jiwasraya sangat dipengaruhi oleh situasi pasar modal yang sedang lesu. Situasi pasar modal yang melesu ini, sangat terkait dengan kinerja ekonomi pamerintah yang buruk, terutama terus terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Saat ini, Jiwasraya memegang portfolio di marketable securities yang terlalu banyak. Pada kondisi harga saham dan instrumen keuangan turun seperti ini, sulit bagi mereka untuk menjual portfolio mereka," ujarnya.

Menurutnya, Jiwasraya bisa saja menjual, namun langkah tersebut bisa dituduh sebagai hal yang merugikan negara. Sehingga ketika butuh cash seperti sekarang, Jiwasraya terkunci dan tidak bisa bergerak.

"Situasi ini bisa mendorong dikeluarkannya pinjaman dari pemerintah kepada Jiwasraya," sebut dia.

Kedua, menurutnya, tekanan likuiditas Jiwasraya juga tidak terlepas dari fenomena gunung es tata kelola BUMN yang buruk.

Politisi Partai Gerindra ini memandang, secara umum tata kelola BUMN selama ini dijalankan seperti kuda pacuan yang diarahkan untuk berlomba-lomba mengejar profit semata. Akhirnya, banyak BUMN kehilangan value nya sebagai agent of development.

"Fatalnya, ketika diadu kompetisi dengan perusahaan swasta, BUMN tidak mampu bersaing," kata Wachid.

Hal lain yang penting disoroti kata Wachid adalah, gagal bayar yang dialami Jiwasraya juga mencerminkan buruknya manajemen social protection di Indonesia.

"Setelah Asuransi kesehatan (BPJS) gagal bayar, saat ini Asuransi Jiwa (Jiwasraya) juga mengikuti keterpurukan yang sama. Ketika sehat dilarang sakit, dan ketika mati pun masih meninggalkan persoalan. Ironis," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Asuransi
 
  Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
  AAJI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Teken PKS Pemanfaatan NIK
  Kepemilikan Asing Maksimal 49 Persen dalam Perusahaan Asuransi
  DAI Siap Gelar Acara Hari Asuransi Ke 11: 'Indonesia Berasuransi'
  DPR Setujui RUU Perasuransian
 
ads

  Berita Utama
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!

Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

 

  Berita Terkini
 
Diduga Kurang Respon Tuntutan Warga, Kantor Polsek Adonara Timur Dirusak Warga

Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018

Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak

DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2