Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
2017-05-16 20:30:28
 

Ilustrasi. Jokowi dan Jusuf Kalla saat tanda tangan kotrak politik dengan partai PDIP.(Foto: dok.BH))
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo disarankan melakukan analisa ulang di tubuh koalisi pendukung pemerintah. Karena jangan-jangan cuma dia sendirian yang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara isi kepala orang-orang yang ada di sekitar beliau sudah Pemilu 2019.

Demikian penilaian Direktur Instute For Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq dalam keterangannya petang ini.

"Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih. Apalagi melihat kuda-kuda yang dipasang JK dengan tentu bukan tanpa dukungan," ungkapnya.

Bahkan jika memang dibutuhkan Jokowi harus segera kembali melakukan reshuffle kabinet. Hasil Pilkada DKI Jakarta harusnya lebih memperjelas peta politik disekitar Istana.

"Risiko kabinet yang masih kental dengan representasi koalisi pemerintahan adalah kerentanannya terhadap momentun politik," ungkapnya.

Kalau kembali merombak kabinet, dia berpendapat, Jokowi harus mengurangi porsi politik dalam kabinet kerjanya. Jika perlu menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal politik daripada prestasi kerja harus diganti.

"Mendagri Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kemenhan karena pengalaman beliau di Komisi I sejak di DPR," jelasnya.

Sementara Mendagri pengganti Tjahjo sebaiknya orang yang mengerti seluk beluk persoalan daerah dan administrasi kependudukan.

"Djarot Saiful Hidayat sudah paling tepat di posisi Mendagri. Pengalaman Djarot di DKI Jakarta mendampingi Ahok mengelola APBD DKI Jakarta adalah hal penting untuk diterapkan di daerah lain agar APBD bisa dikontrol dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik," bebernya.

Saiful Haq juga menyoroti kinerja Menkominfo Rudiantara. Dia menegaskan kinerja Rudiantara juga perlu dievaluasi.

"Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini," tandasnya.(zul/rmol/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika

Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri

Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luncurkan Sekolah Tani, Muhammadiyah Dipuji Menteri, Gubernur Hingga Bupati

Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Jelang Ramadan, Gubernur Anies Imbau Pengurus Masjid Disiplin Protokol Kesehatan

Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun

Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2