Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
2017-05-16 20:30:28
 

Ilustrasi. Jokowi dan Jusuf Kalla saat tanda tangan kotrak politik dengan partai PDIP.(Foto: dok.BH))
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo disarankan melakukan analisa ulang di tubuh koalisi pendukung pemerintah. Karena jangan-jangan cuma dia sendirian yang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara isi kepala orang-orang yang ada di sekitar beliau sudah Pemilu 2019.

Demikian penilaian Direktur Instute For Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq dalam keterangannya petang ini.

"Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih. Apalagi melihat kuda-kuda yang dipasang JK dengan tentu bukan tanpa dukungan," ungkapnya.

Bahkan jika memang dibutuhkan Jokowi harus segera kembali melakukan reshuffle kabinet. Hasil Pilkada DKI Jakarta harusnya lebih memperjelas peta politik disekitar Istana.

"Risiko kabinet yang masih kental dengan representasi koalisi pemerintahan adalah kerentanannya terhadap momentun politik," ungkapnya.

Kalau kembali merombak kabinet, dia berpendapat, Jokowi harus mengurangi porsi politik dalam kabinet kerjanya. Jika perlu menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal politik daripada prestasi kerja harus diganti.

"Mendagri Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kemenhan karena pengalaman beliau di Komisi I sejak di DPR," jelasnya.

Sementara Mendagri pengganti Tjahjo sebaiknya orang yang mengerti seluk beluk persoalan daerah dan administrasi kependudukan.

"Djarot Saiful Hidayat sudah paling tepat di posisi Mendagri. Pengalaman Djarot di DKI Jakarta mendampingi Ahok mengelola APBD DKI Jakarta adalah hal penting untuk diterapkan di daerah lain agar APBD bisa dikontrol dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik," bebernya.

Saiful Haq juga menyoroti kinerja Menkominfo Rudiantara. Dia menegaskan kinerja Rudiantara juga perlu dievaluasi.

"Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini," tandasnya.(zul/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

 

  Berita Terkini
 
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna

PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan

TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2