Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Jokowi Ajak Hidup Damai dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Nggak Mau Gimana?
2020-05-19 21:34:48
 

Jokowi dan Jusuf Kalla.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menilai istilah 'hidup berdamai dengan virus Corona (COVID-19)' tidak tepat. JK mengatakan warga bisa sakit, bahkan meninggal dunia, jika terkena virus Corona.

"Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya ndak bagaimana? Jadi istilah damai itu agak kurang pas karena damai itu harus kedua belah pihak. Tidak ada kedamaian bagi mereka. You kena you bisa sakit bisa mati," kata JK dalam Webinar UI seperti dilihat, Selasa (19/5).

Menurut JK, istilah yang lebih pas diungkapkan adalah perubahan pola hidup. JK mengajak masyarakat hidup dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona.

"Jadi tidak ada ya, kita gencatan senjata nanti tahun depan lagi mulai. Nggak ada istilahnya. Perdamaian gitu. Mungkin yang ada kebiasaan kita yang harus berubah. Itu mungkin ingin dianggap bahwa kita hidup berbarengan, tetap pakai masker terus, cuci tangan terus, apa terus. Tidak berarti kita berdamai, karena risikonya mati," ujar dia.

JK juga menanggapi soal ide terkait herd immunity. Menurut dia, hal tersebut bisa menyebabkan banyak orang meninggal dunia.

"Herd immunity bisa saja cuma korbannya banyak, apa yang dilakukan di Swedia dia tidak melakukan lockdown dibanding Finland, Norwegia. Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity. Boleh saja tapi korbannya banyak," ujar JK.

"Kalau korban materi barangkali bisa saja diganti, tapi kalau korban jiwa bagaimana? Jadi jangan coba-coba yang begini. Korbannya banyak pasti, apakah kita akan memilih itu, jangan. Negara apa yang ingin seperti itu dan itu tidak dianjurkan oleh WHO atau lembaga apa pun. Itu belum pasti lagi imun, bisa saja mati. Ini kan virus ganas dan tidak milih-milih siapa dan tidak bisa diajak berdamai," sambung dia.

Istilah 'hidup berdamai dengan Corona' sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/5). Jokowi mengatakan, sebelum ada vaksin Corona, masyarakat harus berdamai dengan virus ini.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Jokowi mengatakan pemerintah terus berusaha agar pandemi virus Corona di Indonesia segera berakhir. Namun, Jokowi menyebut, berdasarkan keterangan para ahli, kasus yang turun tidak berarti langsung landai.

"Kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol," kata Jokowi.(knv/gbr/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
  Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM
  Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2