Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
2017-05-16 20:30:28
 

Ilustrasi. Jokowi dan Jusuf Kalla saat tanda tangan kotrak politik dengan partai PDIP.(Foto: dok.BH))
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo disarankan melakukan analisa ulang di tubuh koalisi pendukung pemerintah. Karena jangan-jangan cuma dia sendirian yang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara isi kepala orang-orang yang ada di sekitar beliau sudah Pemilu 2019.

Demikian penilaian Direktur Instute For Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq dalam keterangannya petang ini.

"Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih. Apalagi melihat kuda-kuda yang dipasang JK dengan tentu bukan tanpa dukungan," ungkapnya.

Bahkan jika memang dibutuhkan Jokowi harus segera kembali melakukan reshuffle kabinet. Hasil Pilkada DKI Jakarta harusnya lebih memperjelas peta politik disekitar Istana.

"Risiko kabinet yang masih kental dengan representasi koalisi pemerintahan adalah kerentanannya terhadap momentun politik," ungkapnya.

Kalau kembali merombak kabinet, dia berpendapat, Jokowi harus mengurangi porsi politik dalam kabinet kerjanya. Jika perlu menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal politik daripada prestasi kerja harus diganti.

"Mendagri Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kemenhan karena pengalaman beliau di Komisi I sejak di DPR," jelasnya.

Sementara Mendagri pengganti Tjahjo sebaiknya orang yang mengerti seluk beluk persoalan daerah dan administrasi kependudukan.

"Djarot Saiful Hidayat sudah paling tepat di posisi Mendagri. Pengalaman Djarot di DKI Jakarta mendampingi Ahok mengelola APBD DKI Jakarta adalah hal penting untuk diterapkan di daerah lain agar APBD bisa dikontrol dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik," bebernya.

Saiful Haq juga menyoroti kinerja Menkominfo Rudiantara. Dia menegaskan kinerja Rudiantara juga perlu dievaluasi.

"Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini," tandasnya.(zul/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
  Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
  Bambang Haryo: Ini Kabinet Coba-Coba
  Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja
  Reshuffle Dinilai Jadi Hantu Parpol dan Menteri
 
ads

  Berita Utama
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Sabu 6,52 Kg dengan 2 Bandar dari Batam ke Jakarta Melalui Jalur Darat Berhasil di Tangkap

DPR Tetap Bekerja dan Pansus Angket Tetap Selidiki KPK

 

  Berita Terkini
 
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

Polsek Cimanggis Menangkap ibu yang Tega Membuang Bayinya ke Sumur

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Marine Plastic Debris Menjadi Ancaman Baru Negara Asean

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2