Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
2018-11-24 19:34:35
 

Ilustrasi. Jokowi Mau Tabok yang Menuduhnya PKI.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo harus menjelaskan asal-usul keluarganya guna menepis isu keterkaitan dirinya dengan PKI.

Desakan ini disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat, kemarin Jumat (23/11).

"Bila perlu dengan melakukan tes DNA," tambah Syafti.

Diketahui, Jokowi merasa geram masih ada pihak yang menyebarkan isu bahwa dirinya adalah anggota Partai Komunis Indonesia ( PKI).

Menurut Jokowi selama empat tahun dirinya tak menggubris isu tersebut. Namun, faktanya, masih ada enam persen masyarakat Indonesia yang percaya isu itu.

Syafti Hidayat menilai, isu PKI memang sangat menggangu Jokowi. Kenyataannya, sambung dia, ada juga publik yang percaya akan hal itu.

"Jokowi tampaknya sudah gusar dengan isu PKI ini," tutup Syafti.

Sementara, Presiden Joko Widodo kembali membahas isu yang menyerangnya di tahun politik ini. Presiden Jokowi diisukan sebagai aktivis Partai Komunis Indonesia saat acara penyerahan sertifikat warga di Lampung Tengah, Jumat (23/11).

Dalam acara pembagian 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jokowi kembali menegaskan jika dia bukan aktivis PKI.

"Coba dilihat di medsos. Presiden Jokowi itu PKI, aktifis PKI, fitnah-fitnah seperti itu, yang ada di medsos," kata Jokowi sambil menunjuk ke arah monitor.

Jokowi berulang kali membantah jika dia bukan aktivis PKI. Dia menuturkan, organisasi PKI sudah dibubarkan pada 12 Maret 1966, sedangkan dia baru dilahirkan 21 Juni 1961.

"PKI dibubarkan saya baru 4 tahun. Kok bisa diisukan Jokowi aktivis PKI, masak ada aktivis PKI balita," kata dia.

"Ya kita liat, di media sosial seperti ini. Itu ada gambar DN Aidit sedang pidato tahun 1955 saat menjadi ketua PKI. Lho kok saya ada di bawahnya, lahir saja belum. Astagfirullah, kok sudah dipasang. Saya lihat-lihat kok digambar itu persis saya. Haduh, mau saya tabok orangnya dimana, saya cari betul," ujar Jokowi.

Selama menjadi Presiden, Jokowi mengaku selalu dikaitkan dengan organisasi terlarang PKI. Jokowi pun tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya, dia harus berbicara karena ada 6 persen warga yang percaya dengan berita bohong ini.

"Saya ini sudah 4 tahun digini-giniin. Sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Tapi sekarang saya berbicara karena jangan sampai 6 persen warga percaya. 6 persen itu ada 9 juta orang lebih lho, kok percaya terhadap berita-berita begini. Ini yang kadang-kadang yang, haduh, lahir belum. Kok sudah ada di bawahnya podiumnya Aidit," kata Jokowi.(jto/RMOL/viva/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
  Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
  Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
  Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Sebut Prabowo Teken Pencalegkan Ex Koruptor
  Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2