Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
2021-01-13 00:27:05
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengigatkan kembali bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia yang membuat oknum pejabat doyan impor pangan mengakibatkan petani tidak pernah naik kelas.

"Kebijakan pemerintah yang doyan impor dan doyan bagi-bagi rente kuota impor, itu yang membuat petani tidak punya insentif untuk menaikkan produksi," kata RR kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/1).

RR menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo jengkel, karena jutaan komoditas pangan strategis misalnya gula dan kedelai masih kerap diimpor.

RR yang penah jadi Menko Maritim dan SDM era Jokowi, tidak yakin mantan atasannya itu tidak mengerti soal ini.

"Ini Presiden @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti," sebut dia yang juga dipostingnya di akun medsosnya @RamliRiza.

Ditambahkan RR, selain bagi-bagi rente kuota impor, kebijakan pupuk dan pricing policy juga ikut "dimainkan".

"Belum lagi, kebijakan pupuk dan pricing policy. Please deh, jangan terlalu banyak drama. Kalau bener-benar ndak ngerti, nanti tak kasih kuliah gratis," tukas RR dengan emoticon senyum, tertawan dan minta maaf.

Presiden Jokowi menyoroti jutaan komoditas pangan strategis yang sampai saat ini kerap diimpor seperti gula dan kedelai. Menurut Kepala Negara, pembangunan pertanian nasional perlu dibenahi secara serius.

"Kedelai hati-hati, gula hati-hati, ini yang masih jutaan-jutaan. Jutaan ton. Bawang putih, beras, meskipun ini sudah hampir 2 tahun kita nggak impor beras. Saya mau lihat betul di lapangannya apakah bisa bisa konsisten," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).

Jokowi menekankan kepada jajaran untuk tidak lagi menerapkan kebijakan yang konvensional maupun bersifat rutinitas semata. Dia ingin dorong pembangunan kawasan ekonomi secara luas.

"Karena percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, nggak ngaruh apa-apa sama yang impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang kenapa kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, petani nggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor. ready viewed Kalau petani disuruh jual dengan impor harga pokok, produksi nggak menutup," kata Jokowi.

"Kenapa dulu kita produksi bawang putih, tapi petani nggak mau tanam lagi bawang putih? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Di Wonosobo, di NTB bawang putih banyak kenapa nggak diperluas dalam jumlah besar?" jelas melanjutkan.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mencari cara dalam mengatasi hal ini. Pasalnya, pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan belum berhasil melepaskan Indonesia dari kebutuhan impor.

Sementara, Para pelaku industri tahu dan tempe sangat terbebani dengan adanya kenaikan harga kedelai yang mencapai hampir sebesar 50 persen pada awal tahun 2021 ini. Kenaikan harga kedelai tersebut memukul para pelaku industri tahu dan tempe, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok produksi.

Memang, harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe melonjak tajam dari Rp.7.200 menjadi Rp.9.200 perkg.

Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Nevi memaparkan, impor kedelai sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp7,52 triliun (dengan menggunakan kurs Rp14.700). Dari total impor tersebut, sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS.(rt/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
  Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
  Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
  Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
  Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai
 
ads1

  Berita Utama
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika

Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri

Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luncurkan Sekolah Tani, Muhammadiyah Dipuji Menteri, Gubernur Hingga Bupati

Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Jelang Ramadan, Gubernur Anies Imbau Pengurus Masjid Disiplin Protokol Kesehatan

Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun

Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2