Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Jokowi-Ma'ruf No Urut 1 dan Prabowo-Sandi No Urut 2 di Pilpres 2019
2018-09-21 21:29:20
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelar pengundian nomor urut dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai kandidat di Pilpres 2019. Pengundian digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/9).

Hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo-Sandi mendapat nomor urut 2.

Setelah memperoleh nomor urut dalam pengundian, Ketua KPU mempersilahkan calon presiden untuk menyampaikan sambutannya.

Nomor urut diundi dengan cara pertama menentukan lebih dulu siapa yang akan mengambil nomor urut. Bagian ini diwakilkan cawapres yaitu Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Hasilnya Sandi memperoleh nomor 1 dan kemudian Ma'ruf Amin memperoleh nomor 10. Berarti yang berhak pertama kali untuk mengambil nomor urut capres dimulai dari nomor terkecil. Capres Prabowo pertama kali mengambil nomor urut dan selanjutnya capres Jokowi mengambil nomor urut.

Setelah itu, membuka gulungan nomor urut. Saat dibuka bersamaan, diketahui pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat nomor urut 1 dan Prabowo-Sandi nomor urut 2.

Setelah mendapat nomor urut, kedua kandidat akan mengikuti deklarasi kampanye damai di Monas, besok pagi. Kemudian mereka resmi kampanye sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Sementara pemungutan suara digelar pada 17 April 2019.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
  MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
  BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
  BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019
  BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2