Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kekerasan Terhadap Wartawan
Jurnalis NTB Kecam Massa PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor
2018-06-03 22:10:26
 

Ilustrasi. Sejumlah Jurnalis Bogor Gelar Aksi Solidaritas dan mengecam Massa PDIP seruduk Radar Bogor di depan kantor Mapolresta Bogor Kota, Jawa Barat, Sabtu (2/6).(Foto: twitter)
 
MATARAM, Berita HUKUM - Sejumlah jurnalis di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyuarakan kegeramannya atas tindakan intimidasi yang dilakukan massa dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Radar Bogor beberapa waktu lalu. Penggerudukan dilakukan karena pemberitaan Radar Bogor yang dinilai menyudutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga baru saja ditunjuk menjadi ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB Riadis Sulhi mengatakan, seharusnya pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut bisa melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pers. Ia menyontohkan seperti meminta klarifikasi sekaligus hak jawab kepada media bersangkutan, tanpa harus melakukan tindakan premanisme yang justru lebih mengedepankan arogansi dan menimbulkan persoalan baru.

IJTI NTB mengecam keras aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan PDIP di kantor Radar Bogor. Karena, menurut dia, aksi premanisme dan main hakim sendiri adalah ancaman bagi kebebasan pers dan demokrasi yang tengah tumbuh di Tanah Air.

Riadi meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap pers, karena produk jurnalistik yang dibuat sesuai dengan kode etik dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

"(IJTI NTB) mendorong pers yang diintimidasi dan mengalami kekerasan menempuh jalur hukum agar menjadi pembelajaran dan aksi kekerasan kepada pers tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Riadi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Mataram, NTB, Ahad (3/6).

IJTI NTB, lanjut dia, meminta pada semua pihak yang merasa dirugikan oleh pers untuk menempuh jalur yang sudah ditentukan yakni dengan mengadukan ke Dewan Pers terlebih dahulu. Selain itu mengajak seluruh jurnalis di Indonesia berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan seluruh insan jurnalis, produk jurnalistik yang dipublikasi adalah yang sudah terverifikasi, terkonfirmasi dengan mengedepankan asas keberimbangan.

Serupa dengan IJTI NTB, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyesalkan tindakan intimidasi di kantor redaksi Harian Radar Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Tindakan intimidasi berupa pengerahan massa ke kantor redaksi media massa, apalagi diduga disertai perusakan, jelas tidak dibenarkan dan sudah melanggar hukum. Kami sesalkan kejadian yang menimpa Radar Bogor dan meminta aparat kepolisian bisa melakukan penegakan hukum," kata Ketua Umum JOIN perwakilan NTB, Indra Irawan.(mn/republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kekerasan terhadap Wartawan
 
  Tragis! Wartawan Harus Pasrah pada Konspirasi Para Pembajak Kemerdekaan Pers
  Sidang Kasus Pemred Harian Berantas di PN Pekanbaru Kembali Ditunda, Saksi Bupati Bengkalis Kabur
  Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dituduhkan Kepada Wartawan Kembali Ditunda
  Ketua Komisi I DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi
  Fadli Zon Meminta Komnas HAM Ungkap Kematian Wartawan Yusuf di Lapas
 
ads

  Berita Utama
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2