Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kelapa Sawit
Juru Debat BPN: Petani dan Pengusaha Sawit Awas 'Dibohongi' Jokowi
2019-03-02 16:32:50
 

lustrasi. Arief Poyuono. SE. MKom sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra mengungkapkan bahwa pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang saat ini dihentikan sesaat oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akibat harga Sawit yang jatuh hingga kisaran dibawah 545 USD/ton tak kunjung dicabut PP pungutan ekspor CPO, dan tidak jelas keputusan untuk mencabutnya, ungkap Poyuono yang juga sebagai Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Padahal, kemukanya menambahkan pungutan ekspor CPO sebesar 50 USD /ton selama diterapkan mulai tahun 2015 oleh Joko Widodo merupakan kebijakan yang telah membuat jatuhnya harga Tandan Buah Segar Sawit milik petani sawit dan perkebunan hingga dibawah angka Rp.500,-/ kg.

Selain itu, hasil pungutan ekspor CPO selama ini yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) banyak yang diselewengkan penggunaannya.

"Bukan untuk kepentingan Stake Holder Perkebunan Industri Sawit, seperti Petani Sawit , Pekerja Perkebunan Sawit, masyarakat sekitar perkebunan Sawit," kata Poyuono di Jakarta, Jumat (2/3)..

Kemudian, dana hasil pungutan ekspor CPO yang selama ini jumlahnya puluhan trilyun rupiah justru untuk mensusbsidi para konglomerat Industri Biodiesel, yang hasilnya diekspor ke Eropa dan digunakan untuk kekurangan APBN selama ini.

"Hasil pungutan Dana Perkebunan Sawit, harusnya sesuai UU lebih digunakan untuk kepentingan Replanting, Pengembangan SDM dan Industri Perkebunan, Infrastruktur Jalan maupun Kampanye Lingkungan Hidup. Namun semua hanya mendapatkan alokasi dana yang sangat kecil dari dana pungutan ekpor CPO," paparnya.

Sebelumnya, KPK sendiri pernah melakukan penyelidikan bahwa ada indikasi dana pungutan ekspor CPO diselewengkan dan tidak pernah Ada audit dari BPK."Jadi Jelaskan dimana Keberpihakan Joko Widodo dalam Industri Sawit, bukan kepada Petani Sawit dan para pengusaha Sawit Indonesia yang patuh hukum dan UU," utaranya menyampaikan.

"Mau cabut Peraturan yang menyalahi UU diatasnya saja kok ragu sih, dimana PP dan Pepres pungutan ekspor CPO dan pengunaannya, padahal kan menyalahi UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," jelas Poyuono.

"Maka itulah saya serukan pada semua Stake Holder Perkebunan Sawit di Kalimantan ,Sumatera, Sulawesi agar pada tanggal 17 April 2019 untuk bersama-sama datang ke TPS dan jangan pilih lagi Presiden yang sudah menghancurkan usaha Perkebunan Sawit rakyat," tegas Poyuono.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Kelapa Sawit
 
  Melawan Insentif Kebijakan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Jahat
  Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
  Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
  Harga Kelapa Sawit Rendah, APPKS Desak Pemerintahan Joko Widodo Bebaskan Pungutan Ekspor CPO
  Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'

Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2