Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jusuf Kalla
Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa
2017-08-19 10:42:46
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri Bangsa. Terutama visi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena visi kesejahteraan, menjadi salah satu alasan berdirinya negara Indonesia, disamping visi-visi lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2017. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat (18/8).

Ikut hadir pada acara tersebut, Pimpinan MPR RI dan Ketua-Ketua Lembaga Negara, para menteri kabinet kerja, pimpinan Fraksi di MPR, anggota Lembaga Pengkajian MPR dan seluruh peserta lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR tingkat nasional tahun 2017.

Perubahan terhadap konstitusi menurut Jusuf Kalla adalah sesuatu yang wajar. Asal tidak merubah visi misi para pendiri bangsa. Karena itu, empat tahap perubahan yang sudah dilakukan terhadap UUD 1945, sedikitpun tidak merubah pembukaan UUD. Karena merubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

"Perubahan konstitusi itu lumrah, seperti yang terjadi dinegara-negara lain di dunia. Di Amerika dalam 100 tahun terjadi 27 kali perubahan konstitusi. Sedangkan India mengalami 100 kali perubahan konstitusi dalam 100 tahun", kata Jusuf Kalla menambahkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jusuf Kalla sudah melalui pasang surut dan ujian sejarah yang panjang. Karena itu, peringatan hari Konstitusi juga harus digunakan untuk mengucap syukur kepada Allah SWA, karena telah menjadikan Indonesia, sebagai bangsa yang bersatu.(MPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond

Prabowo dan Amien Rais Ikut Aksi Bela Rohingya 169

 

  Berita Terkini
 
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus

APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Kapolri Pimpin Sertijab Kalemdiklat, Aslog, Sahlijemen dan Kapolda Babel

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2