Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Pilpres
Jusuf Kalla Yakin Uang Rp500 Miliar Sandiaga Uno Bukan Mahar Politik
2018-08-15 08:49:30
 

Ilustrasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pengalamannya ketika mengikuti musim perhelatan Pemilu di Indonesia. Pernah tiga kali mengikuti kontestasi, mulai tahun 2004-2014, JK mengklaim tidak pernah memberikan mahar agar bisa terpilih.

Hal itu dikatakan JK menanggapi polemik belakangan ini pasca terpilihnya Sandiaga Uno yang diduga memberi uang supaya terpilih menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto.

"Pada zaman saya pimpin partai tidak ada, waktu zaman saya tiga kali ikut (Pilpres) tidak ada," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8).

Menurut JK, istilah mahar politik pun tidak tepat. Hanya saja, ia menyatakan, setiap perhelatan Pemilu memang dibutuhkan dana guna operasional kampanye.

"Karena kan masing-masing partai akan berkampanye. Saya kira itu lebih banyak biaya kampanye," ujarnya.

Sebelumnya tudingan adanya mahar politik terkait pencalonan wakil presiden datang dari politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Ia menuding sikap Ketua Umum Prabowo Subianto inkonsisten soal penetuan nama calon wakil presiden.

Disebutkan olehnya, Sandiaga Uno memberikan uang masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN agar legawa tak menyorongkan kadernya.

Hal itu kemudian juga tegas oleh Sandiaga. Menurut Sandiaga informasi itu tidak benar dan ia juga enggan memperpanjang ucapan Andi Arief hingga melaporkannya ke aparat hukum.(viva/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Diduga 'Merugikan' Capres Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu RI
  Survei IDM: Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Melorot
  Deklarasi Jangkar-PAS Optimis Capai 33 Juta Relawan Dukung Prabowo - Sandi
  KOBO1: Koalisi Buruh 01 Deklarasi Medukung Jokowi - Ma'ruf
  PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2