Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Tanah
KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah
2018-03-12 15:16:51
 

Ketua KOPPA Abdul Jabbar.(Foto: Istimewa)
 
ACEH, Berita HUKUM - Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi hotel di tanah waqaf Aceh di Mekkah, seperti dikatakan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, mendapat penolakan keras dari Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).

Organisasi kepemudaan itu mengecam pernyataan BPKH karena dinilai bertentangan dengan tujuan Habib Bugak Asyi yang mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan jamaah haji Aceh.

Tanah yang berjarak hanya 400 meter dari Masjidil Haram itu adalah waqaf dari Habib Bugak Asyi untuk kepentingan jamaah haji Aceh sesuai iqrar yang diucapkan di depan mahkamah syariah Arab Saudi.

Dalam ikrar disebutkan, apabila suatu saat nanti tidak ada lagi jamaah haji Aceh maka tanah tersebut digunakan oleh pelajar yang berasal dari Indonesia.

"Tapi sampai saat ini masih ada jamaah Haji dari Aceh, maka itu tidak boleh diganggu gugat. Ikrar waqaf itu harus dijalankan sebagaimana amanah yang tersebut di dalamnya," ujar Ketua KOPPA Abdul Jabbar dalam siaran persnya, Senin 12 Maret 2018.

Jabbar menilai, BPKH telah membuat keputusan sepihak tanpa meminta pendapat rakyat Aceh.

"Kami Komite Persatuan Pemuda Aceh mewakili rakyat Aceh tidak setuju dengan rencana tersebut apapun alasannya. Dana haji saja bisa dibawa ke mana-mana, apalagi hasil invest di atas tanah wakaf Aceh nantinya," kata Jabbar.

Namun begitu Jabbar juga yakin Kerajaan Arab Saudi akan menjalankan kepercayaan dan amanah dari Habib Bugak Asyi.

Selain itu, KOPPA juga berharap Pemerintah Aceh memaksimalkan pengelolaan seluruh tanah waqaf Aceh, baik di dalam maupun luar negeri, agar sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Menurut Jabbar, hal itu penting dipahami bersama karena pihaknya telah mendapat informasi terkait adanya pembicaraan yang mengarah kepada investasi beberapa tanah wakaf Aceh di banyak lokasi.

"Urusan bagi membagi antara Indonesia dan Aceh sudah dimulai sejak lama. Bangunan bekas PT. Arun menjadi saksi bisu bagaimana pemerintah Indonesia mengumbar janji-janji terhadap rakyat Aceh, Aceh jangan tertipu lagi dan BPKH atau Anggito jangan asal caplok," katanya.

Apresiasi Dukungan Prof. Yusril Ihza Mahendra

Jabbar juga mengapresiasi dukungan Prof. Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan tanah wakaf Aceh di Mekkah tetap harus dijalankan sesuai amanah iqrar wakaf dan tidak ada multi tafsir soal itu.

"Saya sebagai ketua Komite persatuan Pemuda Aceh dan mewakili Aceh sangat mengapresiasi dukungan dari Pak Yusril. Jika dalam ikrar disebutkan 'Orang Aceh' maka tidak benar jika diartikan 'Orang Indonesia' karena orang Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang sampai saat ini masih ada. Jadi salah besar jika kata 'orang Aceh' ditafsirkan menjadi orang Indonesia pada umumnya," kata Jabbar.

Ia juga berterima kasih kepada Anggota DPR RI Nasir Jamil dan Anggota DPD RI Rafli yang telah menyuarakan penolakan terkait rencana investasi tanah wakaf tersebut.(wa/bh/mnd/sul)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
  Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
  Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan
  KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah
  Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Hentikan, Jangan Adu Domba Polri Vs KPK dan Sebar Hoax, #IndonesiaLeaksCumaISU

Prabowo-Sandi Janji Fokus Pengembangan Pariwisata Halal, Taufan: Ini Dapat Menjadi Solusi Ekonomi

Donald Trump Tuduh Para Ilmuwan 'Memiliki Agenda Politik' Namun Akui Perubahan Iklim Bukan Hoax

Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2