Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
OTT KPK
KPK Menangkap Hakim, Panitera, Pengacara dan Swasta dalam OTT di Balikpapan
2019-05-04 11:26:39
 

Ilustrasi. Gedung KPK.(Foto: BH /sya)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Jumat (3/5) menangkap 5 orang yang diduga terlibat suap dalam kasus penipuan tanah yabg bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

Dalam OTT yang dilakukan KPK menangkap seorang hakim yang diketahui bernama Kayat.

Wakil Ketua KPK Laode M Dyarif, kepada wartawan pada, Jumat (3/5) mengarakan dalam OTT di Balikpapan KPK mengamankan 5 orang, 1 orang hakim, 2 orang pengacara, 1 orang panitera dan 1 orang dari swasta.

"Sampai saat ini lima orang diamankan dan dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1 orang hakim, 2 orang pengacara, 1 panitera muda, dan 1 swasta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Ditambakan M Syarif bahwa, KPK mengamankan mereka setelah mendapatkan informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang kepada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan, dan menyita uang Rp 100 juta. Hakim menerima uang untuk membebaskan terdakwa dalam kasus penipuan terkait dokumen tanah.

"Ada uang yang diamankan dalam perkara ini yang diduga merupakan bagian dari permintaan sebelumnya jika dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah," ujar Syarif.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana di konfirmasi BeritaHUKUM.com pada, Jumat (3/5) malam Polda membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hanya saja pihak Polda Kaltim tidak bisa memberikan informasi detail.

"Informasinya (benar) demikian, cuma untuk pastinya, saya nggak bisa memberikan data fakta ya," ujar Ade Yaya Suryana.

Informasi yang berhasil dihimpun pewarta, OTT KPK berawal dari dugatan sidang praperadilan dari pemohon TB Mukti Arifin yang dijadikan tersangka kasus pemalsuan dan penyerobotan tanah yang diajukan dua pengacara yaitu Jonson Siburian, SH dan Sumarni, SH pada putusannya oleh hakim M Kayat SH, mengabulkan permohonan gugatan kedua pengacara tersebut terhadap termohon Ditreskrimum Polda Kaltim.(bh/gaj)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2