Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
2020-07-10 14:46:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron hadir di Balaikota DKI Jakarta mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya. Sedangkan, di Kementerian Desa PDTT, KPK Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, diterima oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan, kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progress penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan database berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh.

Menurut dia, Pimpinan KPK di depan Gubernur DKI meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Dalam paparannya, Gubernur DKI menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya. Pihaknya juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

"KPK mengingatkan agar Pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel," jelas Ipi.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT yang menyampaikan bahwa telah dilakukan penyaluran BLT untuk 7,7 juta kepala keluarga (KK) dengan penerima terbanyak merupakan petani, yaitu sebanyak 88%. Sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik dan guru.

Kegiatan yang sama juga telah dilakukan KPK sebelumnya kepada Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.(KPK/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa

Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Vaksin Covid-19 Harus Gratis

Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2