Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK: Dokumen Stranas Resmi ke Istana
2019-03-16 13:46:34
 

Ketua KPK, Agus Raharjo: "Secara keseluruhan, Stranas PK telah menetapkan target triwulan dari masing-masing aksi dan telah mendapatkan komitmen untuk pelaksanaan aksi-aksi tersebut oleh 48 Kementerian dan Lembaga serta 34 Provinsi".(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian PAN dan RB hadir di Istana Negara pada 13 Maret 2019 lalu untuk menyerahkan dokumen Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 kepada Presiden Republik Indonesia.

KPK selaku koordinator STRANAS PK bertugas memaparkan dokumen STRANAS yang disusun bersama di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga fokus STRANAS PK; Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dari tiga fokus tersebut telah disusun Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang terdiri atas 11 aksi dan 24 sub aksi yang akan melibatkan 34 provinsi dan 48 kementerian dan lembaga.

Terkait fokus perizinan dan tata niaga akan dilakukan aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal dengan sistem Online Single Submission (OSS), kemudian aksi perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan melalui kebijakan One Map. Terkait fokus keuangan negara, akan ada aksi integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

Sedangkan, fokus ketiga, yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas di instansi pemerintahan, penegakan hukum yang terintegrasi, meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk memberantas mafia peradilan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan bahwa strategi pencegahan korupsi untuk dua tahun mendatang perlu peran semua elemen, seluruh instansi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Semua strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakannya.” ujarnya.

Presiden Jokowi pun mengajak agar para kepala daerah juga benar-benar melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi tersebut. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dari masing-masing instansi.

“Karena rakyat tidak sabar menanti dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tutup Presiden.(kpk/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
  Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
  Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
  Ketika KPK Sudah Jinak
 
ads1

  Berita Utama
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar

Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha

Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi

Hadapi Rawan Pangan dan Stunting di Indonesia, Dompet Dhuafa Ajak Semua Elemen Turut Mengatasi

Jaksa Agung Melantik 3 Pejabat Esselon 1

Kakak Beradik Korban Investasi Puluhan Milyar

Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2