Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
KPK Akui Maraknya Penyalahgunaan Izin Tambang Jelang Pilkada
2018-06-03 01:00:10
 

Ilustrasi. Aksi Hari Anti Tambang di Kalimantan Timur.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui maraknya penyalahgunaan izin tambang jelang Pilkada 2018. Ia menyebut ada 40 persen izin tambang yang tak sesuai peraturan.

"Menurut penelitian yang kami lakukan di KPK, banyak sekali penyalahgunaan misalnya sekitar 40 persen izin tambang tak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak clean and clear," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jakarta, Jumat (1/6).

Menurut Laode, hal ini terjadi karena adanya calon kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan para pengusaha tambang. Oleh karenanya, ia pun mengingatkan agar masyarakat pintar memilih mana calon kepala daerah yang benar-benar berintegritas dan tidak memakai uang dari izin tambang.

"Para calon kepala daerah ini biasanya mempunyai ikatan emosional yang kuat bahkan mempunyai konsesi-konsesi tambang sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat," papar Laode.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyebut jelang pemilu seperti pemilihan calon kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali banyak izin di Sumber Daya Alam (SDA) yang uangnya dipakai menjadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah. Ia pun sudah menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait catatannya ini.

"Korupsi SDA masih menjadi sumber pembiayaan yang seringkali mendakati politik elektoral langsung. Dari catatan kami, setiap mendekati pilkada pemilu legislatif dan pemilu presiden peningkatan izin-izindan obral izin-izin tambang seringkali kelaur dan ini jadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah," katanya, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Hal ini semakin terbukti ketika KPK sejak 2010 sampai 2017 sudah ada 326 kepala daerah menjadi tersangka korupsi terkait SDA. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena biaya untuk menjadi Kepala Daerah disebutkan Rp 30 sampai Rp 100 miliar. Sementara harta para calon Kepala Daerah dari 500-an calon hanya rata-rata Rp 6 sampai Rp7 miliar.

Ia mengatakan, ada gap ruang sponsor politik ijon bisa berlangsung salah satunya dari korporasi-korporasi hitam SDA yang menitipkan uangnya ijon kepada calon kepala daerah sehingga apapun keputusan politik yang dikeluarkan produk pilkadanya, tidak mencerminkan krisis sosial dan mendukung lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat.

"Lima menit kita pergi ke bilik suara tapi dikorbankan lebih dr 50 tahun lingkungan kita rusak karena memilih calon yang salah krn dia di ongkosi oleh para pengusaha tambang," paparnya.(rilis/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
  Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
  Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
  Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
  Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa
 
ads

  Berita Utama
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019

Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

 

  Berita Terkini
 
Implikasi Strategis Tata Kelola Manajemen Media

Pernyataan Sikap Sekelompok Pemuda 'Elemen Muda 212'

Menko Luhut: TNI AL Berperan Penting Dalam Keselamatan Pelayaran

UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda

Prabowo Lantik Pengurus DPD Gerindra Jabar yang Baru

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2