Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Bulog
KPK Diminta Usut Dugaan Suap Tender Beras Impor di Bulog
2018-02-13 07:25:23
 

Ilustrasi. Beras Impor Bulog.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditugaskan pada Badan Urusan Logistik atau disingkat Bulog, menurut Arief Poyuono sebagai Ketua FSP BUMN Bersatu mengomentari, mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender impor beras ke Bulog tersebut sangat rawan terjadi praktek kolusi, nepotism dan upeti.

Arief Poyuono yang juga merupakan Waketum DPP Gerindra tersebut berargumen, ibaratnya belajar dari impor Gula yang dilakukan Bulog yang oleh KPK berhasil diungkap adanya tindak pidana korupsi. Seperti dalam kasus Irman Gusman yang dakwa mengalihkan kuota impor gula dari Jakarta ke Sumatera Barat, tambahnya.

"Hal ini bisa terjadi pula nantinya dalam kasus kuota impor beras," ujar Arief Poyuono, Senin (12/2).

Pasalnya, sambung Arief menyampaikan banyak modus operandi dalam impor beras pada masa lalu, berupaya memperoleh 'fee impor' bagi oknum pejabat berhubungan dengan kuota impor beras dan proses tender impor beras pula.

"Biasanya ada bagian fee dari para pemenang tender pada pejabat-pejabat yang menentukan dan memilih importir, memenangkan tender impor beras itu," jelasnya.

Biasanya negara yang dijadikan 'Vehicle' untuk menampung hasil fee impor Beras dan Gula itu di Bank Singapura, sebab KPK tidak bisa sampai tangannya ke Singapura. Baru setelah itu mereka diduga berbagi fee di Singapore dengan Cara membuka no rekening bank di Singapore alias disimpan di Singapore," ulasnya kembali mengkritisi.

Walau dari 21 perusahaan yang mendaftar, 11 perusahaan ditetapkan lolos. Perusahaan itu berasal dari 4 negara produsen beras yaitu, Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan.

Arief menambahkan, usai penetapan itu akan dilakukan tawar menawar harga. Bila telah terjadi kesepakatan, Bulog bilang hari Senin sudah bisa keluar Letter of Credits (LC). Sangat rawan suap ketika terjadi proses tawar menawar harga saat tender impor beras, lanjut Arief.

Maka itulah, terkait hal ini Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak KPK awasi intensif proses tender impor beras oleh Bulog.

Karena kemungkinan bisa saja terjadi suap pejabat Bulog bagian fee pejabat yang berhubungan dan penentu pemenang tender impor beras.

"Jangan sampai impor beras akan seperti impor Gula yang di indikasikan dan tertangkap KPK dalam aksi suap menyuap pembagian kuoatanya," pungkas Arief.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Bulog
 
  KPK Diminta Usut Dugaan Suap Tender Beras Impor di Bulog
  Bulog Didesak Evaluasi Pendistribusian Raskin
  Bulog Jangan Sembarangan Serap Gabah
  Panglima TNI Terima Dirut Bulog
  Bulog Segera Impor Kedelai Dari Amerika
 
ads

  Berita Utama
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi

Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Ibu Negara Iriana Melepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2