Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Angket KPK
KPK Dinilai Tak Transparan Mengelola Rampasan
2017-08-30 02:03:12
 

Ilustrasi. Tampak beberapa Mobil sitaan KPK di parkiran gedung KPK, terkait kasus Akil Mochtar mantan ketua MK.(Foto: Dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Angket KPK memanggil Plt.Dirjen Pemasyarakatan, Direktur Rupbasan, dan para Kepala Rupbasan se-Jakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, terungkap bahwa KPK tidak mendaftarkan semua barang sitaan korupsi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Padahal jika mengacu pada aturan yang ada Pasal 44 ayat 1 KUHAP, aset-aset yang disita harus dikelola di Rupbasan.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi menyampaikan bahwa tujuan rapat hari ini adalah untuk menelusuri sepak terjang KPK dalam pengelolaan aset sitaan. Taufiq menekankan, bahwa sesuai undang-undang, semua hasil sitaan atau rampasan harus didaftarkan ke Rupbasan. Hal ini demi mengamankan rampasan yang sudah menjadi hak milik negara.

"Mengejutkan bahwasanya banyak sekali yang tidak didaftarkan, misalnya ada tanah, ada gedung yang telah disita telah bertahun-tahun, kami telah cek itu tidak didaftarkan. Yang didaftarkan hanya sebagian kecil, itu adalah kendaraan, seperti sepeda motor dan kedaraan beroda empat," papar Taufiq sesaat setelah rapat di ruang KK I Gedung Nusantara, Selasa (29/8) sore.

Di sisi lian, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu juga mengatakan ada kejanggalan dalam pengelolaan barang sitaan hasil kejahatan korupsi, khususnya dalam kasus Nazarudin. Dalam keterangannya kepada publik, KPK menyita 550 miliar aset hasil korupsi dan tindak pidanan pencucian uang Nazarudin. "Ternyata dari 550 miliar yang disita itu cuma satu unit mobil yang diserahkan oleh KPK ke Rupbasan," ungkap Masinton.

Sementara, Pansus Hak Angket KPK DPR RI mendapatkan data penting dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa tak ada barang sitaan berupa tanah dan bangunan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) wilayah Jakarta dari hasil penanganan kasus korupsi oleh KPK.

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus dengan Plt.Dirjen Pemasyarakatan Ma'mun, Direktur Rupbasan Wahiddin, dan para Kepala Rupbasan se-Jakarta, Selasa (29/8). Barang sitaan berupa tanah dan bangunan pernah disampaikan Yulianis kepada Pansus beberapa waktu lalu. Ketika itu, dia menyampaikan ada tanah dan bangunan milik Nazaruddin di Jl. Warung Buncit yang sudah disita KPK. Namun, begitu dikonfirmasi kepada Kepala Rupbasan Jakarta Selatan, tidak ada barang sitaan yang dimaksud.

Setidaknya ada enam gedung milik Nazaruddin yang disita KPK berdasarkan kesaksian Yulianis, tapi tidak ada di Rupbasan. Yang ada seperti diungkap para Kepala Rupbasan hanya kendaraan bermotor. Pansus pun mempertanyakan, ke mana semua aset sitaan tersebut hasil penanganan kasus tipikor Nazaruddin. "Ini bukti bahwa KPK tidak berkoordinasi dengan Rupbasan. Padahal, sudah ada kerja sama semua institusi terkait untuk mengelola barang sitaan dan rampasan," kata Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa.

Masing-masing Kepala Rupbasan membacakan barang-barang yang tercatat di hadapan Pansus. Rupbasan Jakarta Selatan, misalnya, ada 66 unit mobil milik narapidan tipikor Tubagus Chaeri Wardana. Ada juga kendaraan sitaan milik Akil Mochtar, Fuad Amin, dan Joko Susilo. Di Rupbasan Jakarta Barat ada kendaraan milik Nazaruddin yang disita, tapi bukan tanah dan bangunan. Di Rupbasan ini juga ada juga kendaraan milik Lutfi Hasan, Fatonah, dan Damayanti.

Di Rupbasan Jakarta Pusat ada 55 unit kendaraan dan mesin. Sebagian besar milik Tubagus Chaeri Wardana. Di Rupbasan Jakarta Utara ada 14 unit mobil. Sementara di Rupbasan Jakarta Timur hanya ada 30 motor yang disita dari Akil Mockhtar. Tidak ada tanah, bangunan, atau barang berharga lainnya di sini.

Para Kepala Rupbasan juga mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan barang-barang sitaan dan rampasan sangat minim. Rupbasan Jaksel, misalnya, hanya memiliki alokasi anggaran Rp 20 juta per tahun untuk biaya pemeliharaan. KPK sendiri yang menitipkan barang-barangnya di Rupbasan hanya memberi Rp 200 - Rp 300 ribu per bulan. Dikhawatirkan barang-barang yang sudah dirampas untuk negara tidak bisa dilelang, karena tak terawat. Akhirnya negara pun dirugikan.(mh/sc/eko,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Angket KPK
 
  Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
  Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus
  Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden
  Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan
  Diancam Ketua KPK, Komisi III Akan Laporkan Agus Raharjo Ke Bareskrim
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2