Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK Hibahkan Aset Rampasan Negara Ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta
2019-09-05 05:29:00
 

 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua bidang tanah berikut bangunan yang berlokasi di Yogyakarta, telah dihibahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (4/9). Total nilai wajar bangunan tersebut senilai Rp19,9 miliar.

Barang hibah tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan diterima Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Saut Situmorang menjelaskan bahwa bangunan yang dihibahkan merupakan barang rampasan dari terpidana Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator SIM tahun 2011. Barang rampasan milik negara yang dikuasakan kepada KPK telah melalui proses penyitaan dan pengukuhan yang berkekuatan hukum tetap.

"KPK bukan membagi-bagikan barang, tapi semua ini asetnya pemerintah, aset negara bukan aset KPK," katanya.

Aset tersebut berada di dua lokasi di Yogyakarta. Yang pertama berada di Patehan yang terdiri dari sebuah bangunan dan lahan ber-Sertifikat Hak Milik (SHM), yang kedua berada di Langenastran terdiri dari sebuah bangunan dan dua lahan ber-SHM.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik hibah barang rampasan ini yang merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan setahun lalu. Bangunan dan tanah tersebut dikatakan Sri Sultan masih berada di dalam kawasan heritage dan punya nilai sendiri. Selanjutnya, kata dia, bangunan ini akan menjadi wadah aktivitas komunitas seni.(Humas/KPK/bh/sya))



 
   Berita Terkait > KPK
 
  KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
  ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
  Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
 
ads1

  Berita Utama
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020

Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Desak PLN Gratiskan Listrik Rumah Ibadah Selama Darurat Covid-19

Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu

BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19

Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya

RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2