Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK Hibahkan Aset Rampasan Negara Ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta
2019-09-05 05:29:00
 

 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua bidang tanah berikut bangunan yang berlokasi di Yogyakarta, telah dihibahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (4/9). Total nilai wajar bangunan tersebut senilai Rp19,9 miliar.

Barang hibah tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan diterima Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Saut Situmorang menjelaskan bahwa bangunan yang dihibahkan merupakan barang rampasan dari terpidana Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator SIM tahun 2011. Barang rampasan milik negara yang dikuasakan kepada KPK telah melalui proses penyitaan dan pengukuhan yang berkekuatan hukum tetap.

"KPK bukan membagi-bagikan barang, tapi semua ini asetnya pemerintah, aset negara bukan aset KPK," katanya.

Aset tersebut berada di dua lokasi di Yogyakarta. Yang pertama berada di Patehan yang terdiri dari sebuah bangunan dan lahan ber-Sertifikat Hak Milik (SHM), yang kedua berada di Langenastran terdiri dari sebuah bangunan dan dua lahan ber-SHM.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik hibah barang rampasan ini yang merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan setahun lalu. Bangunan dan tanah tersebut dikatakan Sri Sultan masih berada di dalam kawasan heritage dan punya nilai sendiri. Selanjutnya, kata dia, bangunan ini akan menjadi wadah aktivitas komunitas seni.(Humas/KPK/bh/sya))



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
  Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
  Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
  Ketika KPK Sudah Jinak
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2