Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK Kecewa Pengajuan PK OC Kaligis Dikabulkan MA
2017-12-24 07:23:30
 

Ilustrasi. Otto Cornelis Kaligis.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan kecewa terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Otto Cornelis Kaligis.

"Pertama, KPK tentu kecewa apalagi kalau kita berbicara tentang efek jera dalam pemberantasan korupsi," kata Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/12).

Namun, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum KPK tetap menghormati putusan tersebut.

"Ke depan kami harap ada fokus dan komitmen yang lebih kuat dari pengadilan untuk pemberantasan korupsi," ucap Syarif.

Terutama, kata dia, hukuman yang maksimal baik pidana penjara ataupun bentuk hukuman lain seperti denda, uang pengganti, atau hukuman tambahan lain.

"Karena kita sering dikritik publik tentang efek jera yang lemah karena hukuman yang rendah," ungkap Syarif.

Sebelumnya, dalam amar putusannya pada Selasa (19/12) lalu dengan nomor perkara 176 PK/Pid.Sus/2017, MA memutuskan mengurangi masa penahanan OC Kaligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi juga membenarkan bahwa lembaganya mengabulkan PK yang diajukan OC Kaligis itu.

"Ya dikabulkan oleh Majelisnya tetapi tidak bebas. Dikabulkan diadili kembali, dinyatakan terbukti juga melakukan korupsi. Namun, pidananya 7 tahun dari 10 tahun," kata Suhadi saar dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, OC Kaligis yang dikenal sebagai Pengacara senior serta politisi Partai Nasdem ini dinyatakan terbukti menyuap Tripeni Irianto Putro selaku ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebanyak lima ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS serta menyuap anggota majelis hakim Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing lima ribu dolar AS serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar dua ribu dolar AS.

Dengan demikian dia total memberikan uang suap 27 ribu dolar AS dan lima ribu dolar Singapura.(bf/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  KPK Kecewa Pengajuan PK OC Kaligis Dikabulkan MA
  HAKORDIA 2017, Tingkatkan Kolaborasi Aktif Berantas Korupsi
  Fahri Sindir Festival Jujur KPK Adalah Kampanye Dusta
  Terkait SPDP 2 Pimpinan KPK, Polri: Statusnya Belum Tersangka, Masih Terlapor
  Rutan KPK di Gedung Merah Putih Mulai Beroperasi
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama

Ribuan Warga ke Monas Ajukan Paspor Kilat di Acara Festival Keimigrasian 2018

Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2