Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
2016-04-27 18:56:06
 

Ilustrasi. Gedung KPK tampak dari kejauhan.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lagi 2 orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Andi Taufan Tiro (ATT) sebagai Anggota DPR RI pada Komisi V DPR RI periode 2014 - 2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Amran Hi Mustari (AHM) sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

"KPK menetapkan 2 orang tersangka. Yakni Andi Topan Tiro, anggota Komisi V DPR dan Amran Hi Mustari Kepala BPJN," ujar Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/4).

Tersangka ATT dan AHM diduga menerima hadiah atau janji dari AKH selaku Direktur Utama PT WTU, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk mendapatkan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Tersangka ATT disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AHM disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. jo. 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti (DWP) Anggota DPR RI fraksi PDIP Periode 2014 - 2019, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar DPR RI periode 2014 - 2019, Julia Prasetyarini (JUL) pihak Swasta, Dessy A Edwin (DES) pihak Swasta dan Abdul Khoir (AKH) Direktur PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Januari 2016 di beberapa tempat terpisah di Jakarta sesaat setelah terjadi pemberian uang dari AKH kepada JUL dan DES. Dari tangan Julia Prasetyarini (JUL) dan Dessy A Edwin (DES) saat itu, KPK mengamankan uang masing-masing SGD 33,000.

Di tempat terpisah KPK kemudian mengamankan DWP. Dari tangan DWP KPK mengamankan uang SGD 33,000 yang diterima melalui JUL sehari sebelum penangkapan. Suap diberikan oleh AKH diduga untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.(kpk/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
  KPK Tahan Rudi Erawan Bupati Halmahera Timur terkait Proyek PURR
  KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
  Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
  Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
  KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
 
ads

  Berita Utama
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa

Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania

Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah

Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'

Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2