Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
KPPU
KPPU Miliki Peran Strategis, Tetapi Terombang-Ambing
2018-03-03 13:43:11
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharram (F-PKS)(Foto: Dokpri/Iw)
 
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharram menyayangkan proses perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diantisipasi sejak awal, sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi. Ia menilai KPPU itu lembaga sangat penting dan strategis dan sejarah berdirinya membutuhkan perjuangan.

"KPPU itu salah satu produk reformasi, yang tidak dimiliki Indonesia sebelumnya. Sayangnya seolah kini nasibnya seolah terombang-ambing," ungkap Ecky dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat, (2/3).

Sebagaimana diketahui, akhirnya Presiden Jokowi menandatangani Keppres perpanjangan jabatan komisioner KPPU. Keppres tersebut memperpanjang jabatan komisioner KPPU saat ini, yang terhitung 27 Februari-27 April 2018. Keppres yang sama telah diterbitkan untuk masa jabatan 27 Desember 2017-27 Februari 2018. Dan dijadwalkan komisioner KPPU baru akan terpilih pada April mendatang.

Ecky mengulas bahwa lembaga seperti ini sangat penting untuk menjaga iklim berusaha, sehingga tidak ada dominasi pelaku di dalam industri. "Kita sudah berpengalaman saat Orde Baru, maraknya monopoli di berbagai sektor usaha terutama pada Sumberdaya Alam (SDA). Bahkan, kondisi tersebut masih terjadi saat ini. Untuk itu KPPU hadir dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menjaga peta persaingan di industri," tuturnya.

Lanjut politisi PKS ini, selain tak kalah strategisnya KPPU memliki peran untuk melawan para pemburu rente, yang ujung akhirnya adalah menegakan keadilan ekonomi. "Kita tak akan bisa menanggulangi persoalan ketimpangan selama pemburu rente masih mendominasi ekonomi dan penguasaan pasar oleh satu kelompok saja," sambungnya.

Sebagai contohnya, bagaimana bisa ada satu pihak yang menguasai 5 juta hektar lahan. Dengan situasi yang seperti ini, Ecky menilai manfaat ekonomi hanya dinikmati golongan tertentu. Ecky juga melihat bahwa kebedaan KPPU juga berperan krusial dalam mendukung perbaikan iklim investasi.

"Ini yang terus kita upayakan, agar daya saing ekonomi membaik. Sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar melalui kegiatan investasi," tutup Ecky.(hs/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > KPPU
 
  KPPU Miliki Peran Strategis, Tetapi Terombang-Ambing
  KPPU Menyetujui Akuisisi Saham Axis Telekom Indonesia oleh XL Axiata
  Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 Demi Penguatan KPPU
  KPPU Menghukum Chevron Karena Melakukan Diskriminasi
  KPPU Mendorong Pengembangan Kurikulum Hukum Persaingan Usaha
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi

Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik

Gubernur Anies Baswedan Bangga Persija Raih Juara Liga 1

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2