Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
#2019GantiPresiden
KPU dan Bawaslu Anggap Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Pelanggaran
2018-04-10 07:57:29
 

RDP Komisi II bersama KPU dan Bawaslu.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan #2019GantiPresiden ramai di media sosial dan muncul dalam bentuk kaus yang dijual secara bebas. Presiden Joko Widodo sudah merespons tak ambil pusing dan menganggap urusan mengganti presiden adalah kehendak rakyat dan Tuhan.

Kaus bertuliskan tagar #2019GantiPresiden tersebut, jadi salah satu topik bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Bermula saat anggota Komisi II Fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai kaus itu masuk dalam kategori kampanye dan pihak KPU belum bisa memberi jawaban yang pasti.

"Tugas pertama kita adalah mendefinisikan apakah kegiatan itu masuk dalam kategori kampanye atau tidak. Kalau masuk kategori kampanye, maka jelas dilarang. Kalau tidak masuk, maka belum diatur PKPU," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Arief melanjutkan, definisi kampanye pemilu adalah kampanye yang dilakukan oleh peserta, yakni capres dan cawapres. Kaus bertagar tersebut belum bisa didefinisikan sebagai kampanye, sebab peserta pemilu untuk presiden sampai saat ini juga belum ditetapkan.

"Jadi kalau untuk pileg pesertanya sudah ada (parpol -red), sebab kan sudah ditetapkan oleh KPU. Sementara untuk pilpres peserta belum ada sebab belum ada penetapan," papar mantan ketua KPU Jatim itu.



Ketua KPU RI Arief Budiman


Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)


Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, sejauh ini kaus #2019GantiPresiden belum bisa disebut pelanggaran karena belum diatur dalam PKPU. "Maka saya kira belum ada aturan larangan," ucap Abhan.

Namun, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, jika kaus itu dimaksudkan untuk berkampanye, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan.

"Jadi kalau itu dimaksudkan buat kampanye, ya tidak boleh. Itu secara etika tidak boleh," ucap Suhajar.

Belakangan isu #2019GantiPresiden tengah ramai di media sosial. Bahkan, isu tersebut didukung dengan maraknya penjualan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden.

Kaus dengan tulisan politis ini ramai dijual secara online hingga di berbagai acara, misalnya di Rakernas Partai Gerindra dan Aksi Bela Islam 64.(kumparan/bh/sya)



Kaos Ganti Presiden 2019.


Kaos Ganti Presiden 2019. (Foto: dok. Bekti Prasetya via Bukalapak)





 

 
   Berita Terkait > #2019GantiPresiden
 
  Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
  Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
  Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
  Mikrofon Pesawat Jadi Soal Utama, Soal Kebebasan Berpendapat Tenggelam
  Konstitusi Jamin Kebebasan Berpendapat
 
ads

  Berita Utama
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli

Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan

Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa

Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2