Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Kaur
KPUD Kaur Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS
2018-11-07 19:25:42
 

Tampak suasana saat acara di Gedung Serba Guna Pemda Kaur pada, Rabu (7/11).(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kaur lakukan perpanjangan masa kerja anitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kaur, Bengkulu, penyerahan surat keputusan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Nandar Munadi S.Sos, M.Si bertempat di Gedung Serba Guna Pemda Kaur pada, Rabu (7/11).

Perpanjangan masa kerja petugas PPS dan PPK merupakan bagian upaya dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019 mendatang, kegiatan dihadiri oleh Sekda Nandar Munadi dalam hal ini mewakili Bupati Kaur, Ketua KPUD Kaur Mexxi Rismanto, SE beserta jajaran anggota, dan diikuti oleh 638 peserta dari petugas PPK, PPS se-Kabupaten Kaur.

Dalam sambutannya ketua KPU Mexxi Rismanto. mengatakan banyak terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir. "Saya banyak mengucapkan terimakasih kepada semua peserta dan undangan yang hadir, saya berharap agar PPK maupun PPS untuk selalu bersenergi dalam rangka menyukseskan pemilu serentak tahun 2019 mendatang," katanya, Rabu (7/11).

Lebih lanjut Ketua KPUD mengatakan bahwa, "perpanjangan masa kerja PPK dan PPS sampai dengan 31 Desember, namun pada bulan Januari 2019 mendatang akan diadakan evaluasi kembali," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kaur dalam hal ini diwakili oleh Sekda Nandar Munadi dalam sambutan berharap, agar petugas penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa untuk selalu bekerja sama. "Kerjasama antara PPK dan PPS mempunyai peran penting dalam kesuksesan Pemilu serentak 2019 mendatang." ujarnya.

Diakhir sambutannya ia berpesan, "kepada PPK maupun PPS agar dapat bekerja dengan baik, dan dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada aturan," pungkasnya.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2