Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Buruh
KSPI: Aneh, Kenapa Pengusaha Diberikan Kelonggaran dan Pengampunan Pajak?
2016-09-23 05:47:39
 

Said Iqbal, Presiden KSPI dan jajarannya membentangkan flyer tuntutan penolakan di hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/9).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, BERITA HUKUM - Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan anggota DPR RI yang mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty (TA) 'brengsek', soalnya bagi kaum buruh yang saat ini berpegang teguh melakukan penolakan dan mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi merasa kalau Undang-undang tersebut hanya menguntungkan kaum pemodal atau pengusaha, bahkan orang kaya saja.

"Kami (kaum buruh) selama ini taat dan patuh bayar pajak (SPT) yang dipungut dari gaji yang kami terima. Saya saja bayar pajak SPT," ujarnya, pada awak media saat diwawancarai di bilangan kawasan Jalan Diponegoro, di hotel Mega Proklamasi. Jakarta Pusat, pada Kamis (22/9).

Yang menjadi pegangan teguh Menkeu (SMI), dan Menkumham saat di persidangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu adalah pasal 23 ayat (a) UUD 1945. "Itu bagi kami jawabannya cukup mengecewakan, dimana unsur paksaan adalah keharusan. Anehnya kenapa bagi pengusaha atau pihak pengembang diberikan kelonggaran dan pengampunan pajak?," tanyanya.

Buruh KSPI tetap konsisten dan akan melakukan penolakan atas berlakunya UU TAX Amnesty tersebut, selain itu juga penolakan terhadap upah murah yang termaktub dalam UU nomor 78/2015 tentang pengupahan. "Bentuk penolakan itu kami akan aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2016, agar kedua Undang-undang tersebut dicabut !," tegasnya.

Aksi unjuk rasa para Buruh akan digelar serentak di 15 Kabupaten/ Kota, dan Jabodetabek nantinya, jumlah kisaran ratusan ribu bila ditotalkan. "Titik kumpul aksi di Jabodetabek, titik kumpul nantinya di Balai Kota, kemudian akan long march ke Mahkamah Konstitusi, Istana lalu kemudian sebagian lagi akan ke Gedung KPK RI dan Mahkamah Agung," ungkapnya menjelaskan.

Beberapa kota lain, seperti di Banten aksi unjuk rasa akan digelar di depan kantor Gubernur Serang, di Jawa Barat di Gedung Sate, Jawa Tengah akan digelar di Semarang, Jawa Timur di Grahadi, Aceh, Sumatera Utara, Riau akan dipusatkan di Batam, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatanm Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Issue yang diangkat adalah Cabut UU TAX AMNESTY, Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan dan naikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp 650.000.

Ditambah lagi, Said menyampaikan kalau dalam aksinya nanti juga akan mengutarakan penolakan terhadap pengangkatan Gubernur yang diduga terlibat Korupsi, suka melakukan penggusuran, dan Pro-Reklamasi. "Bila unjuk rasa nanti tidak diindahkan oleh Pemerintah, maka unjuk rasa nasional pada awal november, atau pertengahan november maka akan MOGOK NASIONAL, agar semua pabrik berhenti berproduksi," tegasnya.

Menurut pandangan Presiden KSPI, kedua Menteri yang hadir dan memberikan pemaparan saat di MK nampaknya 'keblinger'. "Ini sebenarnya cari muka di media atau kepada rakyat sih? kok menyatakan legal standing yang diajukan oleh kami (kaum buruh) tidak sah. Kami kaum buruh jelas membayar pajak, dan memiliki SPT. Hampir mayoritas dari kami membayar pajak, maka kami memiliki hak mewakili buruh-buruh yang lain memiliki SPT juga kan," ujar Said.

"Kami merasa Tax Amnesty itu tidak memaksa, dimana itu sifatnya mengampuni. Telat sehari saja bila tidak membayar STNK kan kita akan kena surat tilang. Eh, ini malahan para pengemplang pajak yang jumlahnya ratusan triliun malahan diampuni," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Buruh
 
  ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
  KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
  Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
  Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
  Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin

Kasus George Floyd: Trump 'Mencoba Memecah Belah Kita', Kata Mantan Menteri Pertahanan AS

Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2