Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Buruh
KSPI Siap Aksi di 20 Provinsi Menuntut Cabut UU Tax Amnesty dan PP No 78/2015
2016-09-21 00:51:16
 

Ilustrasi. Presiden KSPI Said Iqbal dalam pidatonya dihadapan seratus ribu buruh dan guru honorer pada peringatan Hari Buruh sedunia atau May Day 1 Mei 2014 di stadion utama GBK Senayan, Jakarta.(Foto: dokBH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan siap menggelar aksi unjuk rasa skala nasional di 20 provinsi dan mencakup 150 kabupaten/kota secara serempak pada Kamis tanggal 29 September 2016 mendatang.

"Kami kaum buruh akan unjuk rasa berjumlah ratusan ribu dalam skala nasional," ungkapnya, berdasarkan pernyataan singkatnya pada pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Selasa (20/9).

Adapun aksi demonstrasi KSPI yang diadakan tersebut diatas, sambung Said Iqbal dengan maksud dan tujuan menuntut supaya Pemerintah Indonesia segera;

Pertama (1) Mencabut UU Tax Amnesty yang menciderai rasa keadilan bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.

Kedua (2) Cabut PP no 78/2015, kaum buruh menolak upah murah- Naikan upah minimum 2017 Rp 650 ribu.

Menurut pandangan Presiden KSPI, kaum buruh merasa untuk poin nomor (2) diatas, terkait PP nomor 78/2015, penolak upah murah, dengan harapan Pemerintah menaikan upah minimum pada tahun 2017 Rp 650.000,- , sehubungan dimana sesuai dengan konvensi ILO. "Disebutkan upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari negara Vietnam, Malaysia, Thailand, Philipina. serta Asian Development Bank (ADB) menyebutkan 3 negara dengan upah rendah di Asia adalah Bangladesh, Indonesia,
India yang dinilai kalau penyebab kesemuanya itu adalah PP nomor 78/2015 itu."

Nantinya aksi unjuk rasa akan digelar di Jabodetabek dengan dipusatkan lokasinya di Mahkamah Konstitusi (MK), Istana Negara, Mahkamah Agung (MA), maupun di KPK RI dengan kalkulasi kisaran jumlah massa lebih dari 100 ribu buruh.

Sedangkan, aksi di daerah akan dipusatkan di tiap kantor Gubernur masing-masing. Provinsi yang akan melakukan aksi besar-besaran tersebut adalah Jakarta,Banten, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Aceh, Sumut, Kepri/Batam, Lampung, Sulut, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Kalsel, Kalbar, Sumsel dan-lain," jelasnya.

"Harapan kami (kaum buruh) meminta masyarakat untuk ikut dukung aksi perjuangan Buruh, karena apa yang kami tuntut semata-mata untuk masa depan kita semua. Jangan terprovokasi oleh kata-kata : 'Buruh hanya melakukan demontrasi saja, tapi malas kerja dan membuat macet'," ungkapnya menjelaskan lebih lanjut.

"Dan bagi Kawan-Kawan Buruh seIndonesia, Kami mengajak untuk merapatkan Barisan jangan mau dipecah belah!" tegasnya.

"Bila Pemerintah tidak memenuhi tuntutan buruh maka buruh akan mempersiapkan aksi lanjutan mogok secara nasional yang diberi nama "Unjuk Rasa Nasional" sesuai UU No 9/1998 dan UU No 21/2000 yang akan di organisir meliputi 5 juta buruh melibatkan mayoritas serikat buruh yang ada," tandasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Buruh
 
  ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
  KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
  Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
  Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
  Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin

Kasus George Floyd: Trump 'Mencoba Memecah Belah Kita', Kata Mantan Menteri Pertahanan AS

Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2