Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

   

  Berita Terkini >>
   
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Hakim
KY Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung
Sunday 05 May 2013 09:40:02
 
Gedung Komisi Yudisial.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial tengah menelusuri rekam jejak 35 calon hakim agung yang mengikuti seleksi calon hakim agung (seleksi CHA) tahap III.

"Sesudah uji kepribadian dan kesehatan seleksi CHA tahap III, 35 CHA ditelusuri rekam jejaknya. Penelusuran akan berjalan selama satu bulan," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Sabtu (4/5).

Sementara itu Juru Bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar menambahkan investigasi yang sedang dilakukan oleh tim Komisi Yudisial akan selesai pada pertengahan Juni 2013. Setelah selesai hasilnya akan diklarifikasi oleh Komisioner Komisi Yudisial.

"Investigasi yang sekarang sedang berjalan dan diklarifikasi oleh Komisioner nanti akan selesai sampai pertengahan Juni. Setelah itu diumumkan siapa yang lulus ke tahap berikutnya dan dilanjutkan dengan wawancara terbuka," kata Asep saat dihubungi terpisah.

Lebih lanjut dia menegaskan pihaknya tidak mentarget berapa orang yang akan lolos pada seleksi CHA tahap III kali ini, karena tergantung dari hasil investigasi Komisi Yudisial. Kendati demikian dia berharap CHA yang lolos tidak kurang dari 21 orang.

"Kalau berapa yang akan diloloskan ke tahap wawancara, KY tidak mematok jumlahnya sebab tergantung hasil investigasi nanti. Harapannya bisa di atas 21 orang karena MA meminta 7 hakim agung baru. Jika memungkinkan dari sisi kualitas dan integritas KY akan mengirimkan 21 orang ke DPR," pungkasnya.(ky/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Hakim

Komisi III Loloskan Empat Hakim Agung
Tunjangan Jabatan Ketua MA/MK Rp 121 Juta, Hakim Agung/Hakim Konstitusi Rp 72 Juta
Hakim Selingkuh Tak Layak Dapat Pensiun
Hakim Juga Manusia
Komisi III Mulai Uji Calon Hakim Konstitusi
Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi, Terkait Laporan Hakim Selingkuh Lagi
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com