Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Bakamla RI
Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut
2018-05-02 13:17:18
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - "Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut juga di dukung dengan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang menyelenggarakan fungsi "Mensinergikan dan Memonitor Pelaksanaan Patroli Perairan Oleh Instansi Terkait". Atas dasar pengaturan tersebut, Bakamla menggelar operasi bersama yang melibatkan unsur-unsur operasi instansi penegak hukum di laut".

Hal tersebut dikatakan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Srategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si (Han), pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Dan Evaluasi Strategi Kamla Badan Keamanan Laut, di Hotel Golden Tulip, Pasar baru, Jakarta Pusat, Rabu(2/5).

Rakor yang melibatkan puluhan personel perwakilan satker Bakamla RI wilayah Jakarta itu mengangkat tema "Melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Kita Tingkatkan Komitmen dan Profesionalisme Tim Menuju Bakamla Yang Satu".

Sementara itu, acara yang dimoderatori Kasi Kerjasama Dalam Negeri Non Pemerintahan Bakamla RI, Ariana Listyawati, S.Pd., itu menghadirkan narasumber yang cukup ternama, yakni: Ronald Andrea Annas, Ak., Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc., dan Oskar Vitriano, S.E., M.Pubpol, Cso.

Menurut Kabakamla, Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla ini diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pengimplementasi pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018 serta menghimpun bahan untuk mendukung proses perencanaan dan perumusan draft awal Strategi Keamanan Laut tahun 2019.

Manfaat rapat koordinasi ini, lanjutnya, untuk membentuk dan mengelola sumber daya yang dimiliki menuju satu tujuan dan melaksanakan misi agar dapat berjalan harmonis, juga sebagai wadah penghubung dan komunikasi aspirasi. Rakor juga dapat menjadi wadah untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien antar Satker dalam rangka menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018.

Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. karena penggunaan informasi atau temuan dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal penting dari sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam menunjukkan kinerja. oleh karena itu kegiatan rakor monev yang dilaksanakan oleh direktorat strategi sangat krusial untuk mengawal program dan kegiatan tahun 2018, imbuhnya.(ar/bkl/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Bakamla RI
 
  Malam Takbir, Bakamla Amankan 11 Rumpon Philipina
  Operasi Bakamla Tangkap Dua Kapal Vietnam Tanpa Dokumen
  Bakamla RI Amankan 1,8 Juta Metrik Ton Minyak Kelapa Sawit
  Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut
  Bakamla RI-Bapeten Tindak Kapal Penyelundup Zat Radio Aktif
 
ads

  Berita Utama
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

 

  Berita Terkini
 
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy

KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN

Pendiri PKPI Tatto Sugiarto Pradjamanggala Wafat di Usia 80 Tahun

Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2